REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menyambut baik imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua pihak dapat menghentikan gesekan yang membuat kondisi Indonesia semakin memanas.
Tengku Zulkarnaian mengapresiasi dan menyambut baik hal tersebut, karena dalam pandangan Islam, kata dia, NKRI dan UUD 1945 disebut juga sebagai Dahrul 'Ahdi Wa Syahadah atau negeri perjanjian dan pengakuan. Artinya, NKRI sebagai kesepakatan bentuk negara dan UUD 1945 sebagai dasar Negara yang harus diakui.
"Bagus itu. NKRI dan UUD 1945 itu sudah kita sepakati sejak 17 agustus. Sesuai juga dengan pandangan Islam Indonesia, yakni sebagai Dahrul 'Ahdi Wa Syahadah," katanya saat dihubungu Republika.co.id, Rabu (17/5).
Tengku Zulkarnaian mengatakan, untuk menuju persatuan dan penghentian gesekan dinamika kebangsaan tersebut perlu juga ditunjang oleh penegakkan hukum yang benar-benar adil. Karena sampai kapan pun, kata dia, jika penegakkan hukum belum berwibawa, cita-cita persatuan Indonesia tidak akan terwujud.
Zulkarnain menyatakan, imbauan presiden Jokowi juga harus didengar oleh semua pihak tanpa kecuali. Agar kondisi Indonesia kembali kondusif dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mencicipi keadilan di Indonesia.
"Kalau pak presiden ingin menghentikan gesekan-gesekan itu, harusnya pada ranah penegakan hukum harus adil juga. Contoh kecilnya, terkait perlakuan penegak hukum pada peserta aksi demo satu dengan yang lain, yang satu langsung ditindak disemprot gas air mata, yang satu dibiarkan aksi sampai malam," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan para tokoh lintas Agama di Istana, Selasa (16/5). Pada pertemuan tersebut Jokowi meminta agar semua pihak dapat menghentikan gesekan yang membuat dinamika kebangsaan di Indonesia semakin memanas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
