Kamis 11 May 2017 10:19 WIB

Penghuni Lapas Harus Dipilah

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Petugas polisi berpakaian sipil membawa tahanan kabur yang tertangkap kembali di Rumah Tahanan Klas IIB Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (7/5).
Foto: Antara/Priyatno
Petugas polisi berpakaian sipil membawa tahanan kabur yang tertangkap kembali di Rumah Tahanan Klas IIB Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (7/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi mengatakan Pemerintah harus menyiapkan solusi komprehensif untuk menangai persoalan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Apalagi kasus kerusuhan yang berujung pada kaburnya tahanan terus berulang. Terakhir, kaburnya narapidana Rutan Kelas IIB Sialang Bungkuk Kota Pekanbaru, Riau. Menurutnya, masalah utama di Lapas yakni kelebihan kapasitas penghuni  dan sedikitnya jumlah pegawai.

"Saya ingin mengatakan bahwa pemecatan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena persoalannya adalah hunian yang melampaui berkali-kali, lalu mental petugasnya yang tidak benar," kata Taufiqul di Jakarta pada Rabu (10/5).

Menurutnya, pembangunan gedung Lapas yang baru juga tidak akan menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Hal ini karena jumlah penghuni akan terus bertambah jika semua kategori tahanan masih seperti saat ini.

"Tidak mungkin pemerintah membangun lapas terus menerus karena lapas itu bukan hotel. Maka yang benar adalah mengurangi orang dalam tahanan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Karenanya, perlu pembenahan secara menyeluruh terkait persoalan kelebihan kapasitas lapas, termasuk mengevaluasi kategori tahanan maupun warga binaan Lapas. Menurutnya, perlu dipilah-pilah kategori tahanan yang semestinya dimasukkan ke dalam Lapas atau Rumah Tahanan. Ia meminta Pemerintah mulai mengevaluasi penanganan terhadap pengguna narkoba dan pelaku kejahatan kecil seperti tawuran.

Sementara terkait petugas Lapas, Taufiqul menilai sudah saatnya Pemerintah tegas dan selektif dalam merekrut pegawai Lapas atau sipir baru.

"Pemerintah harus tegas, jangan merekrut orang-orang yang mentalnya tidak bagus. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang. Pungutan seperti itulah yang mengakibatkan ketidakpuasan para napi," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement