REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reklamasi di Pulau G saat ini masih dihentikan. Djarot Saiful Hidayat sebagai plt Gubernur DKI Jakarta yang baru saja resmi menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku reklamasi bukan menjadi salah satu list prioritasnya selama lima bulan ke depan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E, Merry Hotma, mengungkapkan masih banyak program-program yang lebih penting untuk dikerjakan dalam lima bulan ke depan. "Reklamasi mah enggak penting-penting amat. Itu merupakan salah satu pembangunan DKI Jakarta, dan tidak dispesialkan. Tapi karena sempat insiden, jadi terlihat seksi ya," ujar dia saat dihubungi via telepon, Kamis (11/5) pagi.
Merry memaparkan, Djarot memang akan kunjungi Ahok di Mako Brimob untuk berdiskusi tentang program yang belum berjalan, dalam sisa masa jabatan mereka. Ia menyetujui jika Djarot menyerahkan nasib pulau reklamasi, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih.
"Begini, inisiatif usulan reklamasi ini memang dari Pemprov. Tetapi saya setuju, jika reklamasi diserahkan kembali kepada Gubernur terpilih. Mereka tentu punya RPJMB nantinya. Karena segala pembangunan kerja di DKI itu mengacu kepada rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah," jelas Merry.
Untuk proyek reklamasi tersebut, Merry mengatakan, jika Anies dan Sandi menganggap itu perlu dan sesuai dengan RPJMB mereka, DPRD akan setuju dan mengikuti saja. Karena, menurut dia, DPRD posisinya hanya sebagai partner.
"Tergantung Pak Anies, kita dukung itu. Jika dibatalkan pun, tidak masalah, kalau memang itu yang terbaik menurut dia. Karena yang manager DKI itu dia. Dia juga yang nantinya memahami dan menentukan garis DKI. Jadi, itu semua Gubernur DKI Jakarta yang punya wewenang," jelas Merry.
Terkait posisi Ahok yang sempat mengatakan, Jakarta akan rugi bila reklamasi dihentikan, Merry menegaskan, Ahok hanya memberikan pendapat, bukan menjadi keputusan. Artinya, proyek reklamasi sebenarnya, tidak ada apa-apanya dibanding proyek lainnya.
"Bagi kami, DPRD karena kami fungsi legislasi, yang memang memproduk perda, tetapi reklamasi itu kan inisiasinya Pemda. Bagi kami kalau mau dilanjut monggo, kalau tidak ya tidak ada masalah, kami hanya menopang," tutup dia.
Sementara, Ketua DPD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, saat disinggung mengenai kelanjutan proyek reklamasi, mengatakan belum mengetahui akan seperti apa. Ia mengatakamn akan menanyakan kembali kepada Anies dan Sandi, agar semua bisa jelas.
"Nanti saya tanya dulu ya. Kalau soal kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Lalu, ketika ini posisinya diambil oleh pemerintah pusat, akan bagaimana gitu loh. Karena saat ini, proyek sudah distop kan," tutur Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
