Rabu 10 May 2017 03:15 WIB

IPW: Energi Polri Habis di Pilkada DKI

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Bilal Ramadhan
Anggota Brimob Polda Jawa Barat yang diperbantukan untuk pengamanan Pilkada DKI Jakarta bersiaga di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (18/4).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Anggota Brimob Polda Jawa Barat yang diperbantukan untuk pengamanan Pilkada DKI Jakarta bersiaga di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (18/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane mengharap kepolisian mengedepankan sikap persuasif dan tidak mengedepankan arogansi dalam melakukan pengamanan pasca Pilgub Jakarta, terutama dalam melakukan pengamanan sidang vonis Ahok. Menurut dia, hal ini dilakukan agar publik dapat merasakan sikap Polri yang profesional, proporsional dan independen dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

“Selama proses Pilgub Jakarta energi Polri seakan terkuras habis, bahkan terkadang tindakan aparatur di lapangan terlalu berlebihan atau lebay,” ujar Neta, Selasa (9/5) siang.

Akibatnya, lanjut dia memunculkan kesan seolah olah jajaran kepolisian tidak independen dan memihak. Salah satu contoh sikap kepolisian yang menurut dia lebay dalam mengamankan proses Pilgub Jakarta adalah tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh nasionalis (Rahmawati cs) dan sejumlah tokoh Islam.

“Tapi hingga kini Polri tak kunjung mampu membuktikan tuduhannya karena BAP kasusnya tak kunjung dilimpahkan ke kejaksaan,” tambah dia.

Dia menuturkan, belajar dari kasus Pilgub Jakarta, ke depan, terutama di 2018 akan ada Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dll yang tak kalah riuh, jajaran Polri perlu mengedepankan dialog dengan sejumlah tokoh nasionalis maupun agama. Tujuannya, lanjut dia agar kegaduhan selama proses Pilgub Jakarta tidak pindah atau bergeser ke daerah lain.

Untuk itu usai Pilkada DKI Jakarta, dia menyarankan Kapolri perlu mendatangi tokoh tokoh ulama, tokoh tokoh nasionalis dan tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan dialog. Sehingga terjadi konsolidasi Polri dengan tokoh tokoh masyarakat untuk menyelesaikan semua potensi ketegangan sosial secara persuasif demi keutuhan NKRI.

IPW memberi apresiasi pada Polri yang sudah mampu menjaga situasi kamtibmas selama proses Pilgub Jakarta, meski disana sini diwarnai ketegangan dan keriuhan situasi sosial politik serta berbagai tindakan represif maupun penangkapan terhadap sejumlah tokoh. Dia berharap dalam menangani proses Pilgub Jabar, Jateng, Jatim dll di 2018, sikap Polri bisa lebih landai tapi tetap mengedepankan sikap profesional, proporsional dan independen.

“Harapan ini hendaknya diutamakan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan vonis sidang Ahok,” kata dia.

Dengan selesainya proses Pilgub Jakarta, menurut Neta menunjukan bahwa ketegangan sosial di ibukota sudah menurun. Pihak pihak yang berkepentingan untuk "mengalahkan" Ahok sudah tuntas "tugasnya". Kini, lanjut dia hanya sebagian pihak yang berharap majelis hakim bersikap profesional dalam menjatuhkan vonisnya pada Ahok.

“Situasi ini akan membuat Polri lebih ringan tugasnya, jika jajarannya di lapangan bekerja profesional, proporsional dan tidak memihak,” ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement