Jumat 05 May 2017 04:23 WIB

Jelang Ramadhan, Jabar Antisipasi Kenaikan Harga Pangan

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Winda Destiana Putri
harga sembako/bahan pangan yang mengalami kenaikan harga(illustrasi)
Foto: Republika
harga sembako/bahan pangan yang mengalami kenaikan harga(illustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, kenaikan komoditas pangan menjadi permasalahan yang kerap terjadi. Bukan hanya di Jawa Barat tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan. Di antaranya menyiapkan operasi pasar guna menstabilkan harga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan untuk menyiapkan operasi pasar ini, Pemprov Jawa Barat menganggarkan hingga Rp 20 Miliar. Anggaran ini untuk mensubsidi operasi pasar murah bagi masyarakat di seluruh Jawa Barat.  

"Pelaksanaan operasi pasar murah ini dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan besar subsidi berkisar antara Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar per tahunnya," kata Iwa dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional 1438 Hijriah/2017 Masehi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (4/5).

Iwa menuturkan opeasi pasar murah ini akan difokuskan menyasar pada masyarakat kurang mampu. Di mana telah ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Pencegahan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berdasarkan kepada Pemutahiran Basis Data Terbaru (PBDT). 

Ia menyebutkan komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disubsidi  dalam operasi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat yang biasanya menjadi penyumbang lonjakan harga. Yakni, beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam negeri, daging ayam serta daging sapi. 

"Dengan besaran subsidi berkisar antara Rp. 6.000,- per kg untuk beras, minyak goreng Rp. 6.000,- gula pasir Rp. 7.000,- dan telur ayam negeri masing-masing Rp 12 ribu, daging ayam Rp 15 ribu dan daging sapi Rp 60 ribu per kg nya," ujarnya.

Selain operasi pasar murah, kata Iwa, Pemprov Jawa Barat juga melaksanakan pasar murah atay bazar ramadhan yang dilaksanakan di beberapa titik. Upaya ini melibatkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jawa Barat serta bekerjasama dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT. PPI) dalam pelaksanaan operasi pasar gula di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Iwa menyebutkan berdasarkan hasil pemantauan harga barang dan jasa selama April 2017 di Jawa Barat tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi. Antara tarif listrik, bawang putih, jeruk, tomat sayur, daging ayam ras, jengkol, tarif pulsa ponsel, rokok kretek, emas perhiasan, gado-gado, papaya, bensin dan rokok kretek filter.

Oleh karena itu, Iwa menegaskan perlu perhatian dari berbagai pihak untuk mengantisipasi kenaikan harga jelang Ramahan dan Lebaran. "Sesuai dengan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota dengan difasilitasi Pemerintah Provinsi), perlu meningkatkan peranannya dalam melindungi masyarakat dari dampak inflasi, agar inflasi tidak terlalu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, yang berarti pula secara tidak langsung pemerintah daerah menunjukan perannya dalam mengendalikan inflasi," tuturnya.

Deputi Direktur Bank Indonesia Jawa Barat Ismet Inono mengatakan komoditi yang kerap mengalami tekanan harga ialah daging ayam, telur, dan beras. Hal inilah yang harus diantisipasi karena dapat menyumbangkan inflasi.

Ismet mengatakan menyikapi kemungkinan lonjakan harga, BI Jawa Barat telah menyiapkam sejumlah langkah. Langkah ini juga rutin dilakukan jelang Ramadhan dan Lebaran.

"Untuk membantu megendalikan  harga naik kita kerja sama dengan ulama melalui forum ulama, operasi pasar murah untuk stabilisasi harga, serta E-Priyangan yang merupakan operasi pasar secara virtual untuk pengendalian inflasi masyarakat san stabilitas harga," ujarnya dalam rakor yang juga dihadiri Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Mendag Enggar menegaskan pemerintah akan menindak oknum-oknum spekulan yang menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan. Ulah pengusaha nakal ini dinilai sangat merugikan masyarakat apalagi tidak berdampak positif bagi petani ataupun peternak.

"Disparitas harga tidak dinikmati petani tapi oleh oknum sepekulan yang mengambil keuntungan sesaat. Tentu kita tidak biarkan. Kita tidak akan mentolerir itu," kata Enggar.

Ia pun mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengupayakan stabilisasi harga serta pasokan pangan jelang Ramadhan dan Lebaran. Diharapkan upaya antisipasi ini dapat membantu menekan lonjakan harga yang mungkin terjadi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement