REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil rektor UNJ Achmad Sofyan Hanif menanggapi isu terkait adanya kampus yang melarang organisasi semacam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan alasan bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila. Menurutnya, UNJ belum sejauh itu melakukan pelarangan.

Ia mengatakan UNJ tentu melakukan peran dan fungsinya dalam membina mahasiswa, termasuk memonitor kegiatan perkumpulan mahasiswa. Namun, menurutnya, diskusi yang mengarah pada anti-Pancasila boleh jadi ada.

"Yaa kalau dibilang enggak ada juga enggak juga, kalau gerakan ada lah tapi masih kecil. Contoh HTI, saat ada seminar bela negara ada mahasiswa yang menanya, pak kok itu melarang HTI pak, menurut bapak gimana?". Yaa saya bilang itu pendapat lain, tapi pendapat kita kan HTI selama ini belum dilarang. Kalau dilarang kita ini apaan," ujar Achmad di Jakarta, Kamis (4/5).

Achmad menambahkan, sejauh ini para mahasiswa juga memiliki kesadaran cukup tinggi, baik menghadapi isu-isu radikal ataupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan gesekan. Menurutnya, kampus juga mengadakan seminar soal bahaya radikalisme dengan tokoh mahasiswa.

"Kami akan selalu ingatkan karena kami kan sifatnya edukasi, bukan salah lalu tangkep kan tidak begitu. Kami panggil lalu ingatkan, dan malah mahasiswa itu sendiri yang akan mengingatkan. Soal mantau radikalisme, kami ingatkan dan apakah perkumpulan di masjid atau apa, kami dari dosen dan mahasiswa akan terus monitor dan mengajak kalau ada hal yang tak enak ya diluruskan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika