REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah petani Telukjambe, Karawang, Jawa Barat, pagi ini menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadukan konflik agraria yang terjadi di lahan mereka. Ketua Umum Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu Maman Nuryawan menyampaikan tiga tuntutannya kepada Presiden.

Ketiga tuntutan tersebut di antaranya, hak atas tanah para petani, hak atas tanah untuk perekonomian para petani, serta mengembalikan para petani ke lahan pertanian. "Pertemuannya soal penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Telukjambe, Karawang," kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5).

Menurut Maman, Presiden pun berjanji dalam tiga hari ke depan akan menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Karawang dengan memanggil menteri Agraria dan Tata Ruang serta menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia menjelaskan, konflik bermula ketika pada 2012, PT Pertiwi Lestari tiba-tiba mengklaim lahan seluas 791 hektare yang telah ditempati oleh para petani sejak 1962.

Akibat konflik tersebut, petani setempat tak bisa bekerja lantaran lahan pertanian telah dihancurkan serta pemukiman warga dirobohkan oleh perusahaan. Menurut Maman, sejumlah keluarga pun tak bisa menyekolahkan anak-anak mereka lagi. Total, terdapat 64 anak terpaksa harus putus sekolah selama delapan bulan. 

"Kami sekarang terkatung-katung di Jakarta menuntut keadilan dari Pemerintah Pusat untuk menangani konflik pertanahan yang ada di Karawang," kata dia. 

Menurut dia, terdapat sekitar 600-800 petani di desa Margakarya, Wanajaya, dan Margamulya yang terdampak akibat konflik agraria ini. Sementara, Budiono, salah satu petani Telukjambe di desa Margakarya menyampaikan tempat tinggal dan lahannya turut menjadi korban terdampak penggusuran perusahaan. 

Padahal, menurut dia, lahan yang ditinggalinya tak masuk dalam sengketa dengan PT Pertiwi Lestari. Maman menyampaikan, selama dua bulan ini, sekitar 217 jiwa telah menetap di penampungan sementara gedung PP Muhammadiyah Tanah Abang, Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika