REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, gubernur dan wakil gubernur terpilih saat ini belum bisa membuat tim transisi untuk memberikan masukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). Hal itu lantaran belumnya ada penetapan dari KPU DKI.

"Nggak bisa, kalau APBDP kan masih punya kita. Yang mau susun kan kita sudah lakukan yang sama. Kalau untuk KUAPPAS 2018 ya silakan. Kalau APBDP silakan saja, kan kita sudah kawal KUAPPAS, nggak bisa ganti terlalu banyak juga. Ya silakan saja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan kita terima aja," kata Ahok di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5).

Ahok mengatakan, ia sebenarnya juga tidak menutup diri bila memang ada masukan yang diberikan. "Bisa saja bila di tahun 2017 ini sudah mulai memberikan masukan APBDP, silakan kasih masukkan kan kita sudah buka," ujarnya.

"Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti nggak ada masalah, kita lanjutin kan. Kita fokusnya mau untuk Jakpro supaya untuk penyelesaian LRT, kamu masuk, kamu ngotot, kamu mau kasih yang lain, saya nggak kasih dong. Itu kan lanjutan kita, masukan silakan," ujarnya.

Sekretaris tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Syarief, mengatakan, lantaran Pemprov DKI Jakarta tengah membahas Rancangan Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, sehingga dinilai perlu ada tim yang dapat memastikan program Anies-Sandiaga masuk dalam APBDP agar mereka dapat langsung bekerja.

"Kalau nyusun RKPD buat perubahan sepertinya bisa 20-30 persen masuk program Anies-Sandi, Nanti akan dibicarakan ke ‎TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) kan ketuanya Sekda, terus di dalamnya ada Bappeda dan asisten pemerintah daerah,"‎ katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/5).

Menurut Syarif, berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya pelantikan kemungkinan akan diselenggarakan pada 4 Oktober pada 2012 lalu. Sehingga bila sampai tidak ada program kerja dari pasangan calon nomor urut tiga ini maka akan menghambat jalannya roda pemerintahan.

‎"Kalau misalnya di bulan Desember isinya bukan janji kampanye, merepotkan Anies, malah bisa disebut mengganggu pemerintahan," ujarnya.

Politikus partai Gerindra itu mengatakan tim transisi nantinya akan menggodok dan mengusahakan lima program Anies-Sandi agar bisa masuk ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2017 "Diusahakan Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan atau KUAPPAS 2018," kata dia.

RKPD, kata dia, sudah dimulai sejak sekarang dan akan diproses di SKPD terkait dan akan menjadi KUAPPAS Perubahan 2017. "Tentu kalau yang RKPD untuk anggaran perubahan ada revisi untuk kegiatan yang enggak mungkin terlaksana, dikosongkan," ujarnya.

Setelah itu, KUAPPAS akan dibahas dengan DPRD DKI dan kemungkinan besar akan ada revisi. Hal ini yang bisa dipergunakan oleh tim Anies-Sandi untuk memasukkan program-program tersebut. "Mungkin saja nanti direvisi program penetapan 2017 itu akan direvisi mana yang nggak bisa dilaksanakan dalam RKPD untuk nyusun KUAPPAS. Kalau nyusun RKPD buat perubahan sepertinya bisa 20-30 persen masuk program Anies-Sandi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika