REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator asal Jakarta Fahira Idris menganggap, wacana calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diseleksi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah ide paling konyol dan juga melecehkan institusi DPD.

Sebab, menurutnya baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, wacana ini sama sekali bertolak belakang dengan agenda reformasi dan sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun.

"Jika DPR dan Pemerintah tetap ngotot meloloskan ide ini, saya orang pertama yang akan gugat aturan calon senator harus diseleksi DPRD ke MK,” kata Fahira dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (28/4).

Kerisauan terhadap kondisi DPD yang menjadi latar belakang munculnya wacana ini juga dianggap Fahira mengada-ngada dan tidak beralasan. Karena isu utama soal DPD saat ini bukan proses pemilihannya yang harus mengumpulkan KTP dukungan warga, tetapi bagaimana memantapkan penguatan peran DPD agar bisa meringankan beban dan tugas yang diemban DPR sehingga kinerja parlemen lebih maksimal.

Fahira melanjutkan, yang patut dikhawatirkan itu bukan DPD, melainkan kinerja DPR yang tidak pernah mencapai target prolegnas. Selain itu, yang mwnurutnya patut dirisaukan adalah banyaknya oknum anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.

"Yang harus kita pikirkan bersama bagaimana parpol mampu menjadi yang terdepan mengkampanyekan penyadaran antikorupsi dan antipolitik uang kepada semua kadernya. Kenapa DPD belum maksimal, karena perannya tak kunjung dikuatkan. Masalahnya disitu,” tambah Fahira.

Ikuti Whatsapp Channel Republika