REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat siap mencairkam anggaran Pilkada dan Pilgub 2018 mendatang. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Jabar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, di Gedung Sate, Jumat (28/4).

Hibah anggaran ini diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota sudah bisa dicairkan. Proses pencairan akan dilakukan dalam dua tahun anggaran di APBD murni Jabar 2017 dan APBD murni Jabar 2018.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan total ke utuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di Jawa Barat mencapai Rp 1,687 triliun. Alokasi itu nantinya akan disebar untuk KPU Jawa Barat senilai Rp 1,169 triliun, Bawaslu Jawa Barat sebesar Rp 322 miliar, serta unsur-unsur yang terlibat dalam keamanan Pilkada tahun depan.

"Jadi seluruh unsur seperti Polda Jabar, Kodam, Polda Metro dan unsur-unsur lain termasuk unsur dari Pemprov Jabar juga. Makannya keseluruhannya Rp1,687 triliun. Alhamdulilah sudah kita tanda-tangani. Pencairan (sebagian) siap juga tahun ini," kata Heryawan.

Gubernur menyebutkan dari APBD murni 2017 akan dicarikan berkisar Rp 597 miliar. Pencairan ini dibagi untuk KPU Jabar senilai Rp 400 miliar, Bawaslu Rp 197 miliar. Selain itu juga disiapkan dana pengamanan juga sudah dianggarkan tahun ini dan tahun depan ada.

Aher, sapaan akrabnya, mengatakan dengan ditandatanganinya NPHD ini maka proses atau tahapan Pilgub 2018 sudah bisa dimulai. "Tahapan Pilkada (2018) kan bulan Agustus 2017 dan ini tiga bulan sebelum tahapan resminya kita sudah siap. Silahkan oleh KPU dan Bawaslu disiapkan segera," ujar Aher.

Aher berharap KPU dan Bawaslu bisa bekerja dengan baik. Sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi tahun depan di Jawa Barat bisa berjalan lancar, aman dan berkualitas.  Serta menyiapkan laporan pasca pelaksanaan keseluruhan kepada Pemprov Jabar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika