REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia baru saja mengalami fase cukup sulit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Dalam Pilkada Jakarta ini, tidak hanya terjadi 'perang' antar partai politik pengusung pasangan calon (Paslon) tapi juga terjadi intrik dan benturan antar kelompok dan agama yang dipicu pernyataan salah satu Paslon yang dinilai telah melecehkan ayat suci Alquran. Kasus di Pilkada Jakarta ini tidak hanya membuat ibukota bergejolak, tapi juga membuat seluruh Indonesia 'panas'.
Kini Pilkada Jakarta telah usai. Kondisi di ibukota dan Indonesia pun bergerak ke arah kondusif, meski bangsa Indonesia tetap harus waspada dengan adanya upaya-upaya yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya adalan ancaman radikalisme dan terorisme.
"Apa yang terjadi pada Pilkada Jakarta kemarin, menurut saya bisa dijadikan indikator paling mudah apakah revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo berjalan atau tidak. Memang ada kelompok radikal yang terindikasi menunggangi Pilkada kemarin meski sulit diukur seberapa besar pengaruh kelompok radikal tersebut. Pastinya, kekuatan masyarakat lah yang akhirnya terbawa dan menentukan proses Pilkada itu," papar Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio di Jakarta, Rabu (26/4).
Ia mengungkapkan, kondisi masyarakat ibukota terkotak-kotak parah selama proses Pilkada tersebut, terutama setelah munculnya kasus penistaan agama itu. Menurut Hendri, hal ini dalam teori politik dalam buku yang ditulis Samuel P Huntington berjudul The Clash of Civilitation disebutkan kalau ada pertumbukan antara budaya dan agama itu akan sangat berbahaya bagi suatu negara.
"Apa yang terjadi kemarin itu sudah sangat berbahaya. Masyarakat terpecah dan terkotak-kotak yang bisa menimbulkan ekses yang sangat besar yaitu terancamnya NKRI. Kita bersyukur hal-hal negatif itu tidak sampai terjadi. Ini pelajaran bagi kita, bangsa Indonesia, dalam bernegara dan berpolitik," terang Hendri.
Dengan telah berakhirnya Pilkada Jakarta ini, Hendri mengajak seluruh pihak untuk bisa kembali bersatu lagi dan tidak terkotak-kotak lagi. Itu menjadi cara terbaik untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang demokratis, damai, dan adil. Apalagi faktanya masih banyak kelompok radikal yang terus berupaya melakukan propaganda dengan tujuan meruntuhkan NKRI.
Hendri mengungkapkan salah satu hal yang menyebabkan Pilkada Jakarta menjadi besar karena ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa ada ketidakadilan di Jakarta karena kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. "Menurut saya ini tidak hanya faktor agama, tapi ada faktor ketidakadilan di situ yang belum terselesaikan," ujar Hendri.
Hendri menilai, apa yang terjadi selama proses Pilkada Jakarta itu tidak akan terjadi bila program revolusi mental berjalan dengan baik. Sekarang ia mengajak semua pihak agar hal-hal yang terjadi selama proses Pilkada Jakarta tidak terjadi lagi. Salah satu caranya adalah memberikan kepercayaan penuh pada program revolusi mental Presiden Jokowi dan memperingatkan kementerian yang bertanggung jawab untuk bekerja lebih keras lagi.
"Tujuannya agar masyarakat Indonesia tidak berdiri di atas kebinekaannya, tapi berdiri di atas tunggal ika-nya," kata Hendri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika