REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Lima daerah di Jawa Barat (Jabar) diketahui belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kelima daerah itu adalah Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pangandaran.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyayangkan lima kota/kabupaten tersebut belum membentuk BPBD. Padahal Jabar menjadi salah satu daerah yang rawan bencana.
"Lima daerah lagi yang belum. Mudah-mudahan tidak diberi pelajaran dengan bencana mereka. Tapi diberi kesadaran untuk menyelamatkan warganya. Ini perlu didorong," kata Deddy di sela-sela simulasi tanggap bencana dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (26/4).
Wagub tidak mengetahui alasan belum dibentuknya BPBD di wilayah tersebut. Ia mendorong segera dibentuknya BPBD karena badan ini menjadi salah satu bagian penting dalam pemerintahan.
Hal ini dinilainya menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga warganya. Bukan hanya dari penanganan saat bencana tapi juga antisipasi dengan mitigasi bencana.
Ia menyebut, daerah tidak perlu khawatir jika permasalahannya dari pendanaan. Karena baik provinsi atau pusat bisa membantu. "Mungkin kekurangan uang. Harusnya tinggal ngomong ke kita kan. Kita bisa bantu keuangan. Bukan hanya dari provinsi tapi dari pusat juga dibantu. Barangkali (hanya) ngangkat eselon dua aja kan. Ini ada berapa ribu orang yang terancam jiwanya," ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan pihaknya juga mendorong dibentuknya BPBD. Selama ini pemda hanya memiliki dinas yang di dalamnya juga termasuk penanggulangan bencana.
Namun, kata Dicky, diharapkan bisa disamakan seluruh wilayah menjadi BPBD. "Mereka sudah siap secara organisasi tapi nomenklaturnya ini yang harus disamakan supaya lengkap dalam penanganan," kata Dicky di lokasi yang sama.
Ia menyebutkan Kabupaten Pangandaran sudah mulai mengajukan menjadi badan. Diharapkan tahun ini bisa dibentuk menggantikan yang sebelumnya masih dalam bentuk dinas.
Sementara untuk daerah lainnya diharapkan bisa membentuk pada 2018 mendatang. Sehingga BPBD di Jawa Barat bisa lengkap dan meningjatkan koordinasi satu sama lain baik dari provinsi ataupun pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika