REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, isu perombakan susunan kabinet atau reshuffle tidak perlu diributkan dan dibesar-besarkan.
"Saya kira begini ya, jangan tanya saya soal reshuffle. Itu kan hak presiden, untuk apa diributkan," ujar Wiranto yang ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/4).
Mantan Panglima TNI itu juga menanggapi santai terkait adanya kabar perombakan jajaran pembantu kepala negara tersebut. "Setiap minggu itu ada isu reshuffle. Ini sudah jadi isu bulanan bahkan pekanan. Jadi untuk apa ditanggapi," katanya.
Ia menuturkan, publik tidak perlu menjadi risau dengan adanya isu pergantian pejabat kementerian dan lembaga tersebut. "Tidak usah dibincangkan terkait siapa mau mengganti, siapa mau diganti, kapan mau diganti. Itu semua hak presiden," kata Wiranto.
Menurut dia, semua pihak saat ini hanya dapat menunggu keputusan dari kepala negara terkait perombakan kabinet. "Kalau toh tidak ada (keputusan reshuffle) dari presiden ya tak ada. Tidak perlu diributkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
