REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada pemerintah daerah menggunakan layanan berbasis informasi teknologi (IT).
"Saat ini sudah banyak kabupaten atau juga provinsi yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis informasi teknologi," katanya usai pelaksanaan puncak Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXI Tahun 2017 yang digelar di Alun-alun Sidoarjo, Selasa (25/4)
Ia mengemukakan, saat ini inovasi pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah pusat dan daerah yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
"Kalau terus dikembangkan maka suatu saat tim saber pungli (sapu bersih pungutan liar) tidak usah dilanjutkan lagi karena sudah ada teknologi berbasis informasi yang sangat canggih, untuk mengurangi kontak langsung kepada publik," ujarnya.
Ia mengatakan, dengan adanya pelayanan berbasis IT ini maka akan ada percepatan pelayanan kepada masyarakat dan juga kontrol yang lebih mudah.
"Pada peringatan otonomi daerah ini diharapkan bisa menjadikan daerah melakukan instropeksi sejauh mana dalam memajukan otonomi yang ada," jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, setiap tahunnya Kemendagri bersama lembaga terkait melakukan evaluasi kinerja masing-maisng pemerintah daerah.
"Ada sebanyak 540 daerah dari 34 provinsi yang dievaluasi kinerjanya. Termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo ini merupakan salah satu daerah terbaik dalam inovasi pelayanan publiknya," katanya.
Pada puncak kegiatan hari Otoda ke-XXI di Kabupaten Sidoarjo diwarnai dengan tarian khas Sidoarjo. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga hadir dalam kegiatan ini. Selain itu, sejumlah Gubernur dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga dari Kalimantan Timur. Juga ada Bupati dan Wali kota juga hadir di Jawa Timur dan kota lain di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
