REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Polisi diminta memeriksa tuntas bus yang menyebabkan kecelakaan beruntun di kawasan Puncak, Jawa Barat, kemarin. Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Kementerian Perhubungan harus mencabut izin usaha perusahaan bus pariwisata HS Transpot tersebut.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan-lah yang mengeluarkan izin usaha untuk bus pariwisata. "Hukuman pencabutan izin usaha perusahaan harus dilakukan karena perusahaan bus pariwisata HS Transpot telah mengoperasikan bus yang tidak layak jalan (rem blong) dan informasinya si sopir tidak memiliki SIM," kata Tigor, Ahad (23/4).

Dia mengatakan, terjadinya kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan lalai atau setidaknya lemah dalam pengawasan, serta penegakan peraturan lalu lintas. "Persitiwa kecelakaan lalu lintas seperti ini sering terjadi dan terjadi lagi karena memang pemerintah sering lalai dan tidak konsen pada keselamatan lalu lintas," ujarnya.        

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (22/4), sekitar pukul 17.15 WIB, terjadi kecelakaan di Jalan Raya Puncak, tepatnya di turunan Selarong, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kendaraan bus HS Transpot yang bergerak dari arah Puncak menuju Gadog diduga mengalami rem blong.

Setibanya di turunan Selarong, bus bergerak ke kanan ke jalur Gadog arah Puncak sehingga menabrak sebuah  mobil dan dua sepeda motor. Bus juga menabrak empat mobil lainnya yang bergerak dari Gadog menuju Puncak.

Tidak berhenti sampai di situ, bus juga bergerak ke kiri menabrak sebuah kendaraan mobil dan angkot serta menabrak tiga kendaraan sepeda motor yang bergerak dari Puncak menuju Gadog. Kendaraan bus berhenti di tengah jalan melintang menghadap ke barat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun dan tiga orang tewas di tempat kejadian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika