REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menerima hasil real count KPU DKI 100 persen soal pilkada DKI 2017, terlihat jelas mana lembaga survei yang memberikan hasil sesuai metodologi dan mana lembaga survei 'titipan'. Sebelumnya peneliti alumnus FISIP Universitas Indonesia (UI), Fitri Hari, menjelaskan, perlu dilakukan audit publik kepada lembaga survei yang hasil surveinya berbeda jauh dengan penghitungan KPU DKI.

Anggota Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Abdul Aziz mengatakan Setiap survei pemilu, jika dilakukan secara objektif, mengacu pada aturan main akademik, dan menggunakan metode yang benar, hasilnya tidak jauh beda dengan hasil perhitungan riil KPU.

"Jika kemudian ada lembaga survei yang hasil surveinya sangat jauh beda dengan hasil riil di hitungan KPU, maka setidaknya ada empat kemungkinan," ujar Abdul, Sabtu (22/4) siang.

Kemungkinan pertama, menurut pengamat politik ini adalah survei tersebut sengaja dipesan, dan hasilnya disesuaikan dengan permintaan dan kepentingan pemesan. "Jadi, ada kemungkinan terjadi rekayasa yg mengorbankan objektifitas dan moralitas akademik di dalamnya," tambah dia.

Kedua, lembaga tersebut sengaja melakukan manipulasi-manipulasi untuk keuntungan ekonomi dan kepentingan pasangan calon tertentu. Ketiga, survei tersebut tidak didasari ilmu yang kuat. "Itu survei abal-abal, atau sekadar survei tetapi tidak punya dan tidak mengerti ilmunya," tambah Abdul.

Terakhir, menurut Abdul, lembaga memiliki kemungkinan tidak melakukan survei, dan hanya mereka-reka di atas kertas sesuai selera dan kepentingan pragmatis lembaganya sendiri. Dia juga mengatakan, saat ini ada sejumlah lembaga survei yang tidak berdasarkan pada kaidah-kaidah akademik.

"Saat ini ada sejumlah lembaga survei di republik ini yang suka melakukan dan mengumumkan hasil survei yang menabrak etika survei dan kaidah-kaidah akademik," ujar Abdul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika