REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mencermati eskalasi Pilkada Jakarta bisa berimplikasi luas. Ia melihat masyarakat seolah terbelah. 

Andaikan tak ada upaya untuk rekonsiliasi, kondisi itu ia khawatirkan akan berdampak negatif bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. "Apalagi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Jakarta," katanya melalui siaran pers, Jumat (21/4).

Mencoba menangkis imbas panasnya Pilkada DKI, pengurus Partai Golkar dan Hanura Jawa Barat pun sepakat membangun Gerakan Poros Jabar. Gerakan yang lahir di sela Rapat Koordinasi Daerah II Partai Hanura Jawa Barat di Bandung pada Jumat (21/4) lalu itu digulirkan agar Pilkada Jabar 2018 tidak terdampak oleh pengaruh negatif Pilkada DKI Jakarta.

Dedi menjelaskan Gerakan Poros Jabar tidak memiliki kaitan dengan kepentingan elite politik ataupun kelompok tertentu yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya. "Ini bukan untuk usung-mengusung," ujarnya. 

Gerakan Poros Jabar, menurut Dedi, ada untuk memosisikan partai politik agar mampu menyerap keinginan dan aspirasi masyarakat Jawa Barat secara luas dalam bingkai semangat demokrasi dan pembangunan di Jabar. "Golkar dan Hanura sepakat untuk menghindari benturan ideologi di Jawa Barat akibat kepentingan politik," kata Dedi.

Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Fitrun Fitriansyah mengatakan, Partai Golkar dan Hanura serta partai lain yang nanti akan bergabung dalam Poros Jabar akan dapat melahirkan suasana baru dan nyaman dalam iklim politik di Jawa Barat. 

Fitrun tidak memungkiri komposisi tersebut sudah pas jika digunakan dalam perhelatan Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. "Golkar ada 17 kursi, Hanura ada 3 kursi, sudah cukup itu," ucapnya. 

Sementara itu, terkait dengan Pilkada atau Pemilihan Gubernur Jabar 2018, Partai Hanura tingkat Kabupaten/Kota telah menyampaikan dukungan kepada Dedi maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Di lain sisi, Partai Golkar Jawa Barat baru akan memutuskan pencalonan Dedi pada Rapat Pimpinan Daerah yang akan digelar pada 26-27 April 2017, di Kabupaten Karawang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika