REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang KTP-el, Miryam S. Haryani, kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sejatinya pada Selasa (18/4). Pekan lalu, Miryam juga tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus KTP-el.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya mendapat surat dari kuasa hukum Miryam yang menyebut mantan anggota komisi II DPR RI masih sakit. Pihak kuasa hukum Miryam juga meminta agar pemeriksaan KPK terhadap Miryam dijadwalkan ulang.
"Hari ini kami menerima surat dari kuasa hukum, yang mengatakan bahwa MSH (Miryam) masih sakit dan minta penjadwalan ulang pada tanggal 26 (April)," kata dia, Selasa (18/4).
Dalam surat yang diterima KPK itu juga terdapat surat dokter tertanggal 18-19 April 2017 yang menerangkan bahwa Miryam masih sakit. KPK pun akan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum berikutnya untuk pemanggilan Miryam, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Penyidik punya jadwal sendiri dan punya strategi yang diatur. Kalau enggak datang, kita lakukan tindakan hukum sesuai KUHAP," ujar dia.
Febri menuturkan KPK masih mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap Miryam. Namun, pemanggilan paska ini memang menjadi salah satu alternatif untuk membawa Miryam ke KPK. "Ada sejumlah alternatif, salah satunya, memanggil dengan memerintahkan petugas untuk membawa yang bersangkutan (ke KPK)," tutur dia.
Keterangan dari Miryam ini penting terkait adanya indikasi pemberian keterangan tidak benar di pengadilan KTP-el. Lantaran, KPK mempunyai bukti berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan saksi yang lain.
"Dari bukti-bukti tersebut, saat ini kita butuh keterangan MSH sebagai tersangka. Kita mengharapkan penanganan yang lebih cepat dalam kasus KTP-el ini," ungkap dia.
Febri menjelaskan, melalui keterangan Miryam sebagai tersangka ini, akan terlihat faktor yang membuat anggota komisi V DPR Fraksi Partai Hanura saat ini mencabut BAP dan memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan KTP-el.
Pada 5 April lalu, Miryam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Miryam diduga telah sengaja memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus proyek pengadaan KTP-el di PN Tipikor Jakarta. Miryam atas perbuatannya disangkakan pasal 22 juncto pasal 35 Undang-undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika