REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pengamanan pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Selasa (19/4) besok, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta aparat memahami tugas yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga semua masyarakat merasa aman. Gatot juga menjamin aparat yang melanggar bisa dibawa ke meja hijau.
Panglima TNI meyakinkan jaminan keamanan kepada masyarakat. "Lakukan tugasmu, pelajari betul, apabila kamu melaksanakan tugas sesuai prosedur apa pun tugasnya dalam mengamankan Pilkada, maka saya yakin kamu tidak akan duduk di meja hijau. Jadi jangan ragu," kata Gatot saat memberikan pembekalan kepada ribuan TNI-Polri di Enconvention, Ancol, Jakarta, Selasa (18/4).
Besok (19/4), seluruh warga Jakarta akan melaksanakan pemungutan suara dalam Pilkada DKI putaran kedua. Pilkada akan dilaksanakan pada pukul 07.00 hingga pukul 13.00 WIB
Gatot mengatakan jika terdapat prajurit yang menjadi tersangka akibat tindakannya saat menjalankan tugas pengamanan besok, ia pun bersedia menggantikan posisi prajurit. "Yang sebagai terdakwa, yang memberi perintah ke kamu. Panglimamu sebagai terdakwa," katanya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan ada 62 ribu personel yang dikerahkan dari unsur TNI, Polri serta anggota Pelindung Masyarakat (Linmas). Terdapat 26 ribu anggota Linmas, ditambah kurang lebih 35 ribu personel, terdiri atas 20 ribu kekuatan Polri dan 15 ribu TNI.
Sebagian besar aparat keamanan yakni 34 ribu personel sudah ditempatkan di setiap TPS. Masing-masing hampir 17 ribu dari Polri dan 17 ribu dari TNI. Untuk kekuatan yang standby, 10 ribu dari Polri, dan 9.600 yang ada di bawah kendali dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam.
"Kemudian, masih ada kekuatan lain cadangan, yang di bawah kendali langsung Kapolri, di tingkat Mabes, maupun ada juga yang langsung di bawah kendali bapak Panglima," kata Tito.
Terkait dengan massa yang dari luar, Kapolda Metro dan Kapolda yang lain di Jawa dan Sumatra, sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan pengamanan dengan dasar diskresi. Bila memang itu ditujukan untuk kepentingan politik DKI Jakarta, maka aparat akan melakukan pengamanan.
Apalagi jika sampai ke TPS, maka aparat keamanan akan melakukan tindakan-tindakan yang disebut diskresi kepolisian, yaitu memberi kewenangan kepada seluruh anggota kepolisian, untuk dapat menilai, kemudian memberikan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan publik. "Ini kita lakukan untuk menjamin ketenteraman," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika