REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengimbau para pihak tidak memobilisasi massa pada saat pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara dalam putaran kedua pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta pun diminta tidak ikut-ikutan berunjuk rasa pada hari H.

Selain karena hal itu dilarang, tujuannya yakni demi menciptakan kondusivitas politik dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada putaran kedua.“Semua ajakan mobilisasi massa pada hari H harus ditolak. Jangan diikuti.  Karena itu, kita mengharapkan aparat keamanan bisa menertibkan, dan masyarakat pemilih Jakarta harus tenang dan jangan ikut-ikutan dan unjuk rasa pada tanggal 19 April,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/4).

Jimly menyarankan warga DKI Jakarta untuk memastikan hadir di TPS pada hari pencoblosan. Gunakanlah hak pilih karena pilkada putaran kedua sangat menentukan, bukan hanya untuk warga DKI Jakarta juga harapan publik secara nasional. “Untuk itu, gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Tidak usah terpengaruh oleh janji-janji apalagi terpengaruh oleh iming-iming,” kata dia.

Jimly menganjurkan, apabila ada bagi-bagi sembako sebaiknya warga melapor kepada panitia pengawas pemilu setempat sebagaimana mestinya. Seandainya ada dugaan keberpihakan atau ketidaknetralan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sebaiknya melapor ke DKPP. “Kita harus menyelamatkan pilkada DKI agar betul-betul bisa menghasilkan gubenur yang bisa dipercaya. Siapa pun yang menang, harus kita terima sebagai gubenur kita semua,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika