REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI mulai menjalankan program bedah rumah yang dicetuskan Basuki Tjahaja Purnama serta Djarot Saiful Hidayat selama masa kampanye putaran kedua kemarin. Untuk perdana, program bedah rumah dilakukan di Cilincing, Jakarta Utara, tetapi eksekusi bedah rumah pertama ini tidak menggunakan dana APBD melainkan murni dana CSR.
Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan data para penerima program bedah rumah didapatkan dari data dasawisma. "Dasawisma PKK ngurusin rumah yang asri dan indah juga. Jadi intinya kami pengen dua tahun ke depan semua masyarakat punya hak sertifikat milik. Rumah-rumah jelek kami beresin dengan APBD," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (17/4).
Namun, karena program bedah rumah belum masuk APBD sehingga sumber pendanaannya saat ini bersumber dari kewajiban perusahaan melalui dana CSR. "Kami bisa taruh ke CSR manapun kamu bisa taro e-katalog. Penghematan yang juga," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat dalam sambutannya di peresmian program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi tadi menceritakan asal muasalnya program Bedah Rumah. Menurut Djarot program bedah rumah sudah dilaksanakan sejak Gubernur DKI Ali Sadikin.
"Saya ingin cerita sejarah dulu mengenai program bedah rumah. Program ini sudah ada sejak dulu, hanya kami menyempurnakan program yang sudah berjalan sejak tahun 1969," tutur Djarot.
Pada 1969, kata dia, telah dimulai program bedah rumah dengan nama Program Mohammad Husni Thamrin (MHT). Program ini diterapkan di Jakarta untuk melakukan revitalisasi kawasan pemukiman kumuh, mulai dari perbaikan jalan hingga Sanitasi.
"Lalu pada tahun 1980, Program ini diambil alih oleh lembaga Bank Dunia. Kemudian diberi nama Kampung Improvement Program (KIP). Program ini bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga di kota-kota besar Indonesia. Di Surabaya ada Program KIP. Fokus perbaikan jalan kampung dan sanitasinya," ujarnya.
Djarot mengatakan, nantinya, bagi rumah warga yang sudah memenuhi kriteria, seperti rumahnya sudah tidak layak huni dan termasuk keluarga tidak mampu, maka Djarot meminta warga tersebut dimasukkan ke dalam program Bedah Rumah. Setiap rumah yang masuk dalam program ini harus diterbitkan surat keputusan wali kota setempat.
“Waktu saya jadi wali kota Blitar juga begitu. Bikin surat keputusan rumah-rumah yang akan dibedah. Tahun anggarannya kapan, ini kita kerjakan,” tuturnya.
Adapun, beberapa kriteria adalah rumah tersebut diusulkan oleh RT atau RW dan tetangga sekitar dan lolos dari pengecekan di lapangan dan memang betul-betul berasal dari keluarga yang tidak mampu.
“Nanti yang kerjakan itu pegawai kita, pasukan pelangi. Ada pasukan merah, biru, dan oranye. Pasukan biru untuk sanitasi, pasukan merah khusus atap baja ringan. Pasukan merah akan dilatih di perusahaan baja ringan. Karena pasang atap nggak gampang, perlu dilatih, kita rekrut dan latih khusus untuk kerjakan atap,” ujarnya. “Kami menyiapkan bedah rumah paripurna. Selain direnovasi rumahnya, juga ditanyakan apakah penghuni rumah sudah punya BPJS Kesehatan, KJP, dan kita uruskan IMB serta sertifikat tanahnya,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika