REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemkab Karawang akan menyiapkan lahan 250 hektare untuk menunjang program kereta cepat Jakarta-Bandung. Lahan tersebut untuk akses jalan termasuk kesiapan properti karena perlu jalan khusus sebagai akses ke lokasi stasiun kereta cepat. Bila jalan tersebut disatukan dengan jalan biasa, kamecatan arus lalu lintas ditengarai akan semakin parah.
Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang Eka Sanatha mengatakan sudah mengusulkan supaya pembangunan kereta cepat dilengkapi dengan pembangunan penunjang lainnya, seperti, properti untuk perkantoran dan pertokoan atau ada pusat niaga.
"Supaya dengan adanya kereta cepat ini mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat," ujarnya kepada sejumlah media, Ahad (16/4).
Eka mengatakan lahan 250 hektare tersebut untuk jalan dan lokasi properti. Adapun usulan ini, sudah disampaikan ke pemerintah serta ke pihak PT KCIC.
Dia mengatakan stasiun pemberhentian kereta cepat ini akan jadi lokasi terpadu sehingga akses ke wilayah itu harus mudah. Menurutnya, harus ada jalur bus yang terintegrasi langsung dengan stasiun. Dengan begitu, penumpang dari seluruh penjuru Karawang bisa mengakses stasiun dengan mudah tanpa terkendala kemacetan.
Selain itu, jalur bus ini tak hanya terhubung dengan jalan di wilayah perkotaan, melainkan bisa mengakses langsung jalan tol Jakarta-Cikampek. Eka mengusulkan supaya ada interchange di KM 42.
"Mudah-mudahan, usulan kami ini bisa direalisasikan," ujarnya.
Corporate Communication PT KCIC Febrianto Aris Wibowo mengatakan lahan untuk kereta cepat di wilayah Karawang mayoritas menggunakan lahan Perhutani dan lahan perusahaan. Jadi, kereta cepat ini jalurnya lebih menyisir ke wilayah pinggiran hutan dan tidak bersinggungan langsung dengan pemukiman padat penduduk.
"Saat ini, pembebasan lahan masih dilakukan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika