REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengakui masih tingginya angka kemiskinan di wilayah yang dipimpinnya. Bahkan angka kemiskinan Kabupaten Garut masih berada di atas angka kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional. Ia menyebut angka kemiskinan berada di kisaran 12,86 persen.

"Jawa Barat dan nasional sudah di bawah sepuluh persen dan nasional. Sedangkan kami masih diangka 12,86 persen dari jumlah penduduk Di kabupaten Garut. Ya disekitar 300 ribu an," katanya pada wartawan.

Sebagai upaya mengatasi tingginya kemiskinan di Kabupaten Garut, sambungnya, dibutuhkan sinergitas berbagai pihak. Salah satunya dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut. Sebab zakat selain kewajiban bagi umat muslim, juga merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Bahkan terdapat aturan soal zakat di UU No 39 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan kembali melalui UU. No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sehingga diharapkan lembaga amil zakat dapat bekerja profesional dalam membantu pengentasan kemiskinan.

"Peran zakat sangat strategis dan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah apabila diatur dan dikelola dengan baik dan profesionalisme oleh pengurus Baznas itu sendiri. Serta didukung melalui regulasi dan perangkat yang terus menerus diberikan oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Diketahui, Baznas Garut mempunyai berbagai program guna membantu masyarakat Garut seperti pembangunan rumah tidak layak huni, santunan kepada siswa miskin dan orang jompo. Namun selain Baznas, Helmi juga meminta lembaga lain ikut membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. "Ya kan, bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tapi bagaimana mengkoordinasikan unsur-unsur yang lain sehingga sinergi sejalan fokus mengentaskan masyarakat miskin," sebutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika