REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 32 perguruan tinggi negeri maupun swasta di DKI Jakarta telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bawaslu, Sabtu (15/4). Di aula Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta Timur, mereka berikrar mengerahkan puluhan ribu mahasiswanya untuk melakukan pengawasan di Pilgub DKI putaran kedua.
Untuk memastikan Pilgub DKI yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pihak perguruan tinggi meminta pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, aparat keamanan, dan semua pihak yang terlibat untuk bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mengeluarkan kebijakan yang mendukung paslon petahana.
"Kami mengumpulkan semangat, energi, dan mengantarkan DKI Jakarta kepada pilgub yang demokratis, jujur, dan adil," kata Rektor Ibnu Chaldun, Prof Musni Umar.
Di lain sisi, Musni menjelaskan, sebetulnya sudah ada sanksi-sanksi yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Kecurangan Pemilu. Ia menyayangkan implementasinya masih belum benar-benar ditegakkan.
Musni berpendapat Jakarta adalah miniatur kota di Indonesia. Kejadian di Jakarta bisa beresonansi ke kota-kota lain di Indonesia. "Oleh karena itu, jabatan gubernur Jakarta ini menjadi sangat penting," ujar Musni di dalam sambutannya di aula Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta Timur, Sabtu (15/4).
Berdasarkan pengamatan Musni, politik Machiavelli saat ini sudah terjadi. Ia melihat ada langkah-langkah menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. "Perguruan tinggi hadir untuk membantu mengadvokasi, melakukan pengawasan, dan menindak secara hukum segala bentuk kecurangan," ujar Musni yang juga merupakan Koordinator Umum Partisipasi Perguruan Tinggi dalam mengawasi Pilgub DKI.
Musni mengatakan setiap paslon memiliki kesempatan melakukan kecurangan, misalnya melalui politik uang. Akan tetapi, kesempatan untuk melakukan kecurangan bagi paslon yang merupakan petahana lebih tinggi. "Kami dari Perguruan Tinggi memiliki sejumlah cara untuk mengabarkan kecurangan, baik dengan melakukan demo atau melaporkannya ke pihak yang berwenang," ujarnya.
Ketua BEM Univeritas Ibnu Chaldun, Zulkifli, mengatakan bahwa peran mahasiswa dibutuhkan lantaran mahasiswa dianggap pro demokrasi. Ia pun mengimbau mahasiswa pengawas pemilu untuk tetap bersikap netral. "Saya berharap mahasiswa pengawas pemilu benar-benar independen," ujar Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika