REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua seluruh pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI), untuk melapor jika ada yang menerima pelayanan kurang baik. Jokowi menegaskan pihak rumah sakit dan dokter akan dikenakan sanksi jika tidak memberikan pelayanan yang baik bagi pemegang KIS-PBI.
"Kalau karena bawa kartu ini layanannya tak baik, tolong dilaporkan. Lapornya ke wali kota, gubernur, bu menteri. Kalau ga ga ditanggapi bisa ke presiden," ujar Jokow saat memberikan sambutan di acara pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Pemberian Makanan Tambahan, dan program bantuan lainnya kepada masyarakat Kota Bandung, Rabu (12/4).
Menurut Jokowi, walaupun memegang kartu ini, sebenarnya rumah sakit atau Puskesmas tetap dibayar oleh pemerintah. Yakni, melalui BPJS Kesehatan. "Dokter, kepala rumah sakitnya yang memberikan pelayanan hati-hati kalau ga baik, bisa dipecat," katanya.
Sementara untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jokowi mengatakan bantuan yang diberikan pada siswa SD nilainya sebesar Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA/SMK Rp 1 juta. "Cukup gak? Silahkan maju kalau ada yang bilang gak cukup," ujar Jokowi pada semua masyarakat yang hadir di Taman Pandawa.
Menurut Jokowi, nilai bantuan tersebut seharusnya cukup asal bisa diatur dengan baik. Yakni, dipakai untuk membeli buku, seragam, dan tas. "Tak boleh pakai beli pulsa kalau sampai ada yang dipakai untuk beli pulsa nanti dicabut bantuannya hati-hati," tegasnya.
Jokowi mengatakan, pemerintah juga memberikan makanan tambahan pada ibu hamil, balita, dan makanan tambahan bagi anak sekolah. "Saya titip. Ini kami berikan dimana-mana, tak hanya di Kota Bandung saja. Ini investasi jangka panjang. Panennya nanti, 30 tahun yang akan datang," jelasnya.
Pemberian makanan tambahan ini penting, kata dia, karena kalau tak di rawat dengan baik maka anak tak akan menjadi pintar. Dikatakan Jokowi, kartu pintar dan makanan tambahan tersebut diberikan agar bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain. Karena, kompetisi semakin ketat.
"Jangan sampai kalah dalam berkompetisi," ucapnya.
Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kata dia , dalam setahun diberikan 1.890.000. Masyarakat, bisa mengambil 4 kali di bank. Jadi, tak usah tergesa-gesa saat mengambil tabungan.
"Saya ingin mengingatkan sebelum ngambil sudah tahu rencananya untuk apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika