Rabu 12 Apr 2017 12:33 WIB

DPRD DKI Jakarta Sebut Belum Ada Pembicaraan Terkait Kereta Api Transjakarta

Rep: Noer Qomariah Kusunawardhani/ Red: Winda Destiana Putri
 Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono Soni Sumarsono
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono Soni Sumarsono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif mengatakan belum ada pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta PT. Transportasi Jakarta menyangkut ide kereta api Transjakarta. Tubagus mengatakan ide tersebut menjadi prospek masa depan dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Jadi itu ada bus, kereta, dan kapal. Kalau itu bisa disinergikan bersama dan bisa dimiliki oleh BUMD yang mengelolanya, itu menjadi salah satu bentuk kemajuan," ujar Tubagus saat dihubungi oleh Republika, Rabu (12/4). Selain itu, Tubagus belum bisa mengatakan anggaran ide kereta api Transjakarta sejumlah Rp 360 miliar ini terlalu besar.

Sebab besaran anggaran tersebut dilihat dari hasil visibility studinya seperti apa. "Jadi investasinya harus dihitung. Kalau investasi sekian, keuntungan berapa, buat Pemprov berapa, buat Pempus (pemerintah pusat) berapa melalui KAI. Bukan hanya itu juga, efeknya seperti apa. Kan kalau tidak salah kita akan menggunakan train yang sudah ada yang dibikin oleh KAI. Kerja samanya seperti itu," katanya.

DPRD DKI Jakarta, Tubagus mengatakan, harus memberikan kesempatan kejelasan konsep kereta api Transjakarta. "Kita harus memberikan chance. Ini keretanya bagaimana dengan jalurnya. Ini perlu bahas juga. Belum duduk bareng sih kita untuk membahas tentang rigidnya sebuah plan kereta itu," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan membicarakan ide kereta api Transjakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Sebab kereta ini wacananya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, PT. Transportasi Jakarta (BUMD Transjakarta). "Pengadaannya tetap Transjakarta. Nanti pasti dilaporkan ke DPRD. Semua agenda-agenda yang ada di Pemprov dan BUMD tetap dilaporkan ke DPRD," ujar Sumarsono di Hotel Millenium Jakarta, Selasa (11/4).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement