REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI AL mendapatkan tambahkan kapal perang baru dalam jajaran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), yaitu KRI RE Martadinata-331. KRI ini merupakan kapal fregat kombatan utama TNI AL yang pertama dibangun oleh perusahaan galangan kapal dalam negeri.
Peresmian dan pengukuhan KRI RE Martadinata, dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudacu, di Dermaga Kompelsk Satuan Koarmabar I Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (7/4). Peresmian ini pun dihadiri oleh Panglima TNI, Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo, Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI, Ade Supandi, dan Panglima Koarmabat TNI AL, Irjen Kemhan RI, Letjen TNI, Agus Sutomo, dan Pangarmabar, Laksda TNI, Aan Kurnia.
Pembangunan kapal perang ini merupakan kerja sama antara PT PAL dengan perusahaan kapal asal Belanda, Damen Schiede Naval Ship Building (DSNS), yang kontraknya ditandatangani pada 10 Juni 2012 silam. Pemotongan alat baja pertama dilakukan di Vlisingen, Belanda, dan kemudian peletakan tunas dilakukan di PT PAL, Surabaya. Kapal ini merupakan kapal pertama dalam proyek pembangunan kapal SIGM 10514 PKR (Perusak Kawal Rudal).
Kapal tempur dengan panjang 105,01 METER, lebar 14,02 meter, darft 5,73 meter dan berbobot penuh 2.946 ton ini menerapkan teknologi siluman (stealth) yang dapat mengeliminasi tampakan kapal dari layar sensor kapal musuh. Dengan kecepatan maksimum mencapai 28 knot, KRI RE Martadinata-331 dapat menjalankan berbagai misi. Mulai dari peperangan anti kapal di atas air, peperangan anti kapal selam, peperangan anti serangan udara, dan peperangan elektronika.
Menhan mengungkapkan, masuknya KRI RE Martadinata-331 ke jajarang TNI AL sudah sesuai dengan rencana Minimum Essential Force (MEF) TNI. Proses pengadaannya pun sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. "Selain itu, pembangunan kapal perang ini juga sebagai upaya mewujudkan kemandirian industri pertahanan Republik Indonesia, yang mampu memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antar matra," ujar Menhan dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id.