REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemkot Yogyakarta berencana menaikkan dana jaminan persalinan bagi ibu hamil di Kota Yogyakarta. Kenaikan dana ini dilakukan jika usulan Pemkot ke pemerintah pusat terkait dana tersebut disetujui.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia Kisworini mengatakan, usulan kenaikan anggaran jampersal ke pusat tersebut didasarkan perubahan aturan mengenai penghitungan kasus kematian ibu melahirkan, dari sebelumnya berbasis pada kartu tanda penduduk (KTP) menjadi berbasis domisili. "Kita mengusulan kenaikan anggaran ke pusat (Kementerian Kesehatan). Ini untuk membantu persalinan ibu di Yogyakarta," ujarnya, Kamis (6/4).
Diakuinya, pihaknya membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk memberikan fasilitasi terhadap warga dari luar Kota Yogyakarta yang kemudian melahirkan di Kota Yogyakarta. Bantuan tersebut berasal dari jampersal pusat.
Baca juga: Tekan Angka Kematian Ibu, Tenaga Bidan di Sukabumi Dioptimalkan
Pasalnya kata dia, banyak warga dari luar Kota Yogyakarta yang tinggal di Yogyakarta. Tentunya mereka tidak bisa mengakses jaminan kesehatan daerah sehingga dibutuhkan intervensi berupa pemberian bantuan dari pusat ini."Dari tujuh kematian ibu melahirkan di Kota Yogyakarta, hanya empat yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Sisanya adalah warga Kota Yogyakarta yang tidak tinggal di Kota Yogyakarta," katanya.
Padahal pada 2016, target kasus kematian ibu melahirkan tiap 100 ribu kelahiran hidup adalah kurang dari 102 persen, namun angka kematian ibu melahirkan di Yogyakarta justru mencapai 104,14 persen.
Selain angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, angka kematian bayi pun dinilai masih cukup tinggi. Pada 2016, tercatat 30 kematian dari 3,841 kelahiran hidup di Yogyakarta atau 7,81 persen padahal target yang ditetapkan adalah 6,7 persen. "Angka kematian bayi ini disebabkan banyak faktor, misalnya kondisi kesehatan ibu hamil. Misalnya ibu hamil mengalami anemia," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu dilakukan penanganan terpadu sejak dari puskesmas. "Pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan berkala. Pemeriksaan pun dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, psikolog, pendampingain gizi hingga gigi. Semuanya harus dilakukan secara komprehensif," katanya.
Tahun ini Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan penanganan terpadu di puskesmas sejak ibu tersebut hamil hingga kemudian melahirkan. Ini agar kondisi ibu hamil akan terpantau dari waktu ke waktu. "Jika ada hal-hal tidak diinginkan, maka dapat dilakukan penanganan segera," ujarnya. Dengan berbagai intervensi yang dilakukan terhadap ibu hamil tersebut dapat menekan angka kematian ibu melahiran dan kematian bayi di Kota Yogyakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
