Kamis 06 Apr 2017 10:36 WIB

Ahok Dinilai Gagal Urus Transportasi Jakarta

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Andi Nur Aminah
Suasana pembangunan dari atas proyek pembangunan sarana transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT), di Jalan Fatmawati, Jakarta.
Foto: Antara
Suasana pembangunan dari atas proyek pembangunan sarana transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT), di Jalan Fatmawati, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti asal Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap menilai, transportasi DKI di bawah kepemimpinan Ahok sangat buruk. Muchtar menjelaskan, Kondisi kinerja Pemprov DKI Jakarta 2013-2017 di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, jakarta masih menjadi kota termacet sedunia. 

"Jakarta kota nomor lima paling tidak aman bagi kaum perempuan naik kendaraan umum sedunia," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Republika.co.id, Kamis (6/4).

Muchtar menjelaskan, Jakarta sebagai ibu kota dan multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga. Untuk mewujudkan kota Jakarta berdaya saing global, transportasi merupakan infrastruktur perekonomian yang sangat penting.

Ketersediaan transportasi aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau, kata dia, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. "Untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah juga diperlukan sistem transportasi maju, handal, moderen, dalam arti terintegrasi antar dan inter moda," ujarnya.

Muchtar memaparkan, atas dasar perencanaan transportasi (Perda No.2 Tahun 2012), Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan. "Tak mampu dan gagal mencapai target ditetapkan terutama pembangunan peremajaan kendaraan umum, pembangunan busway, dan pembangunan LRT," jelasnya.

Dari parameter peremajaan kendaraan umum, dia mengatakan, target capaian tiap tahun 1.000 armada. Namun, tambahnya, Ahok tak mampu dan gagal total. "Selama ini baru mampu peremajaan total di bawah 400 unit. Padahal sesuai target capaian, seharusnya hari ini Gubernur Ahok minimal telah meremajakan 4.000 unit. Kinerja sangat-sangat buruk," katanya.

Muchtar menambahkan, untuk pembangunan busway, terdapat parameter pembangunan tiga koridor, pengadaan sekitar 1.300 armada, waktu tunggu penumpang dan jumlah penumpang. 

Muchtar menjelaskan, sebagai bukti, kasus jumlah penumpang. Target capaian penumpang  yaitu: 400 ribu penumpang (2013); 550 ribu (2014); 730 ribu (2015); 850 ribu (2016); dan satu juta (2017).

Namun, di tahun 2016, dilaporkan,  jumlah rata-rata per hari hanya sekitar 340 ribu penumpang. Masih sangat jauh dari target capaian 2016, yakni 850 ribu penumpang per hari. 

"Ini satu bukti tambahan  kondisi kinerja Gubernur Ahok sangat-sangat buruk. Mampu mencapai target hanya di bawah 50 persen," katanya lagi.

Selanjutnya pembangunan Light Rail Transit (LRT). Yaitu kereta api ringan sebagai kereta api penumpang beroperasi di kawasan perkotaan. Konstruksi LRT ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus. LRT  disebut juga tram.

Kini, Muchtar mengatakan, pembangunan LRT Pemprov DKI tahun 2013-2017  diambilalih Pemerintah Pusat. Pemprov DKI tak mempu meneruskan pembangunan. Bahkan, kini telah melibatkan PT Kereta Api Indonesia.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement