REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, pelayanan publik secara umum, khususnya di DKI Jakarta belum maksimal. Anies ingin agar makna pelayanan diperluas, bukan sekedar melayani masyarakat dalam hal administrasi semata.
"Kita ingin agar pelayanan itu lengkap. Pelayanan ini bukan sekedar pelayanan di counter, di loket-loket, kantor-kantor pemerintahan, tapi pelayanan itu mulai dari pengelolaan aset sampai dengan pengurusan administrasi," kata dia dalam diskusi di kantor Fraksi PKS di gedung DPR, Rabu (5/4).
Dalam diskusi bertajuk 'Mewujudkan Negara Sebagai Pelayan Masyarakat' itu, Anies mengatakan, pemahaman tentang pelayanan harus luas. Pemerintah, kata dia, harus konsentrasi terhadap semuanya.
Cagub nomor tiga ini menjelaskan, pelayanan pemerintah tak boleh hanya di satu aspek. Tapi, kata dia, pelayanan itu dari pelayanan pengelolaan aset sampai pada pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat, menurutnya, perlu memahami hal ini sehingga tuntutan warga kepada pemerintah meningkat.
"Saya tadi kutip soal tahun 2008, 2009, waktu itu tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan tinggi. Ketika dicek kenapa, karena ternyata ekspektasinya rendah, karena ekspektasinya rendah dilayani sedikit saja puas," ujar dia.
"Nah, kita ingin warga Jakarta harapannya tinggi, sehingga siapapun yang memerintah dia akan menghadapi tuntutan yang tinggi. Dengan begitu pelayanan jadi lebih baik terus menerus," imbuh Anies.