REPUBLIKA.CO.ID, SUNGAILIAT -- Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa minta seluruh pemerintah daerah di Indonesia melakukan konfirmasi data sosial melalui sistem informasi dan konfirmasi data sosial terpadu (Siskadatu) yang disiapkan pihaknya. Hal itu disampaikan saat membuka rapat Koordinasi Pendataan Penanganan Fakir Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Sungailiat, Selasa (4/4).

Ia mengatakan, dengan sistem itu pihaknya menyiapkan data sosial sementara pemerintah daerah melakukan konfirmasi langsung di masyarakat baik terkait masalah Program Keluarga Harapan (PKH), Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra) maupun masalah sosial lainnya.

"Saya minta pemerintah daerah segera melakukan konfirmasi data yang kami siapkan, apakah ada perubahan data penerima bantuan seperti, meninggal dunia, pindah jiwa atau lainnya," katanya, Selasa (4/4).

Ia mengatakan, penggunaan Siskadatu di masing-masing daerah baik kabupaten dan kota memiliki nomor kata sandi yang berbeda sehingga tidak memungkinkan akan terjadinya data ganda di daerah. "Saya berharap validasi data akan dimutakhirkan oleh masing-masing daerah dilakukan secara kontinyu sehingga mengetahui perubahan kondisi masyarakat di lapangan," ujarnya.

Dalam undang-undang, kata dia, memerintahkan proses validasi data sifatnya bertahap mulai dari kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur dan berikutnya ke kementerian sosial. "Saya tekankan ke pemerintah daerah kabupaten maupun kota untuk segera melakukan proses verifikasi validasi data yang cepat dan akurat karena yang mengetahui langsung kondisi masyarakatnya adalah pemerintah daerah dibantu oleh jajarannya sampai tingkat RT," kata Khofifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika