REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar kementerian dan lembaga melakukan penghematan besar. Menanggapi instruksi tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya menyampaikan akan menghapuskan proyek-proyek yang tak jelas dan dialihkan ke proyek yang lebih bermanfaat.
“Memastikan bahwasanya proyek itu memang yang digunakan, jadi kalau proyek itu cuma cari proyek saya drop. Banyak selama ini ada proyek yang dikreasi, yang fungsinya gak ada, pelabuhan gak ada gunanya, lapangan udara juga gitu,” jelas Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4).
Menurut Budi, nilai proyek yang kurang bermanfaat tersebut bahkan mencapai Rp 5 triliun. Sedangkan, anggaran yang dihemat hingga Rp 1 triliun. Kendati demikian, ia menegaskan, penghematan anggaran ini dilakukan dengan memprioritaskan proyek-proyek nasional.
“Secara nilai kalau yang proyek itu kalau Rp5 triliun ada. Dari yang gak bermanfaat ke yang bermanfaat, kalau anggaran seperti itu Rp1 triliun,” ujarnya.
Selain itu, efisiensi anggaran juga dilakukan dengan cara menghemat perjalanan ke luar kota dan juga luar negeri. Budi mengatakan, rapat juga dapat dilakukan di kantor kementerian dengan melakukan video conference.
“Kita aktifkan video conference, kalau ada instruksi gak perlu kumpul. Lewat video conference kita sampaikan informasi,” ujarnya.
Pagi tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar kementerian dan lembaga melakukan penghematan besar-besaran. Ia pun juga meminta agar berbagai biaya dapat diperiksa kembali dan dihemat sehingga dapat dimanfaatkan untuk belanja modal.
“Di 2017, mumpung kita baru masuk pada tiga bulan pertama, kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga. Rutinitas yang sudah bertahun-tahun terjadi itu tolong cek kembali. Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika