REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya kembali mengamankan lima tersangka dugaan makar pada Jumat (31/3) lalu. Penangkapan ini diyakini sama dengan penangkapan tersangka makar jelang aksi 212 sebelumnya.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai penangkapan lima tersangka makar kali ini pun mirip seperti tersangka sebelumnya. Bahkan dia berpendapat bahwa ke depannya polisi akan kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti atas tuduhan makar tersebut.
"Sama aja. Nanti juga polisi akan kesulitan menghimpun alat bukti dan menetapkan pasal-pasalnya," kata Yusril kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (3/4).
Pada akhirnya, lanjut Yusril, penyidik akan menetapkan pasal-pasal KUHP yang terpaksa harus dicocok-cocokkan. Kemudian berkas perkara pun akan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Bahkan bila pun sampai di pengadilan, dakwaan bisa ditolak oleh hakim. "Akhirnya nanti dikembalikan oleh JPU, di pengadilan dakwaan bisa ditolak oleh hakim," kata dia.
Polisi mengaku menangkap para tersangka makar ini karena telah memiliki bukti yang kuat. Selain itu polisi juga menyebutkan bahwa ada dua kali pertemuan lima tersangka itu untuk dugaan perencanaan penggulingan Pemerintah yang dilakukan di Kalibata dan Menteng.
Yusril menilai memang mudah untuk mendapatkan dua alat bukti. Akan tetapi dalam sudut pandangnya, jangan karena mudah lantas penyidik menggunakannya sembarangan. "Untuk mendapatkan dua bukti permulaan yang cukup mudah sekali. Soal benar tidaknya bukti tersebut nanti diuji di pengadilan. Tapi jangan karena mudah mendapatkannya, lantas digunakan sembarangan," tegasnya.
Baca Juga: GNPF MUI: Aksi 313 tak Bisa Dilarang Lagi.
Untuk diketahui lima tersangka makar ini di antaranya Alkhaththath, Zainuddin Arsyad, Dikho Nugraha, Andry dan Irawansyah. Polisi mengaku sudah mendapatkan barang bukti seperti dokumen dan pernyataan untuk mengganti rezim pemerintahan yang sah saat ini.
"Kami sedang kumpulkan beberapa bukti-bukti. Sudah ada yang dikumpulkan seperti dokumen-dokumen dan kemudian pernyataan untuk mengganti rezim," kata Kabagpenum Divisi Humas Porli Kombes Martinus Sitompul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika