REPUBLIKA.CO.ID, Zionis Israel benar-benar “hebat”. Atau lebih tepatnya “gila.” Coba bayangkan, pemerintahan negara kecil berpenduduk sekitar 7 juta jiwa itu berani meledek para pemimpin negara-negara Arab yang mewakili lebih dari 400 juta jiwa. Para pemimpin Arab itu tergabung dalam Liga Arab. Pada Rabu lalu mereka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di kawasan Laut Mati Yordania. Dari 22 anggota, hadir 15 kepala negara. Sisanya diwakili oleh perdana menteri atau yang setingkat menteri.
Salah satu butir hasil KTT adalah mengutuk keras pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Mereka meminta agar kegiatan pembangunan permukiman Yahudi itu dihentikan sekarang juga. Namun, sehari setelah KTT, tepatnya pada Kamis sore, Pemerintah Israel justru menyetujui pembangunan permukiman Yahudi yang baru dan pertama di Tepi Barat-yang pertama sejak 25 tahun lebih.
Lalu apa namanya keputusan Pemerintah Zionis Israel itu kalau bukan gila? Atau barangkali mereka hanya ingin meledek para pemimpin Arab yang mereka kenal sebagai orang yang suka omdo alias omong doang? Omongan berbeda dengan perbuatan. Mereka mengatakan ingin persatuan dengan membentuk Liga Arab. Namun, sepanjang sejarah Liga Arab, dari KTT ke KTT berikutnya, forum itu lebih sering dijadikan sebagai ajang saling menghujat di antara para pemimpin Arab sendiri. Kalau mereka bersatu, bagaimana mungkin bangsa Arab yang berjumlah lebih dari 400 juta jiwa bisa dikalahkan oleh hanya sekitar 7 juta jiwa penduduk Israel?
Permukiman Yahudi yang akan dibangun ini terletak di kawasan Emek Shilo, dekat Nablus. Berada di pinggir jalan penghubung antara Kota Nablus dan Ramallah. Kini lebih dari 600 ribu warga Yahudi tinggal di 140 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel pada 1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Menurut undang-undang internasional, berbagai permukiman Yahudi tersebut adalah ilegal. Tidak sah. Bahkan, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah beberapa kali mengeluarkan resolusi yang mengecam dan meminta Israel untuk menghentikan semua pembangunan permukiman Yahudi. Namun, Zionis Israel tetap cuek bebek. Mereka menganggap sepi semua resolusi dan hukum internasional.
Sebelumnya, Pemerintah Israel berbeda tajam dengan pemerintahan Presiden Barack Obama. Namun, sejak Donald Trump dilantik sebagai presiden AS pada Januari lalu, Israel sepertinya mendapatkan angin segar. Sejak Trump bersinggasana di Gedung Putih, Israel telah mengesahkan pembangunan 6.000 rumah hunian baru, kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga kini belum ada komentar dari Trump mengenai keputusan baru Israel itu. Komentar baru datang dari Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB. Ia menyatakan kecewa dan cemas terhadap perkembangan baru itu. Menurutnya, Sekjen PBB Antonio Guterres selalu menekankan tidak ada solusi yang lebih baik untuk Israel dan Palestina kecuali hidup berdampingan secara aman dan damai. Karena itu, ia mengecam keras keputusan sepihak Israel. “Keputusan Pemerintah Israel untuk membangun permukiman baru Yahudi telah merusak proses perdamaian dan menjauhkan solusi dua negara.”
Sementara, para pemimpin Arab masih bungkam sejak menghadiri KTT Liga Arab di Yordania pada Rabu lalu. Namun, yang menggembirakan dari KTT kali ini, semua peserta sepakat bulat dengan hasil-hasil yang telah dicapai. Bahkan, dikabarkan semua sidang berjalan lancar tanpa ada perbedaan tajam. Dari jumlah peserta pun, KTT di Yordania ini dihadiri lebih banyak oleh kepala negara dibandingkan dengan beberapa KTT sebelumnya.
Di antara kesepakatan para pemimpin Arab adalah menjadikan kembali perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina sebagai perhatian pertama dan utama mereka. Menurut mereka, penyelesaian persoalan bangsa Palestina merupakan kunci perdamaian di Timur Tengah. Penyelesaian itu adalah solusi dua negara. Palestina dan Israel hidup berdampingan dengan aman dan damai. Karena itu, mereka mengutuk rencana Israel yang ingin mengenyahkan solusi dua negara.
Para pemimpin Arab juga menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk mengakui kemerdekaan negara Palestina. Negara Palestina merdeka itu beribu kota di Yerusalem Timur. Perbatasannya meliputi seluruh wilayah Palestina sebelum dijajah Israel pada 1967.
Untuk mewujudkan solusi dua negara, para pemimpin Arab meminta agar masyarakat internasional bisa memaksa Israel untuk tunduk pada resolusi DK PBB No 2334 Tahun 2016. Resolusi itu menegaskan, pembangunan permukiman Yahudi merupakan pelanggaran hukum internasional dan hambatan bagi terwujudnya perdamaian.
Semua peserta KTT Liga Arab juga mengecam Yahudisasi Yerusalem Timur, termasuk di dalamnya kompleks Masjidil Aqsha. Selanjutnya, mereka sepakat untuk menambah dana pemeliharaan Masjidil Aqsha sejumlah 500 juta dolar. Sedangkan, kekurangan anggaran belanja Pemerintah Palestina disepakati akan ditanggung negara-negara Arab secara renteng sejak 1 April 2017 sesuai dengan mekanisme KTT Liga Arab pada 2002 di Beirut.
Kesepakatan para pemimpin Arab untuk menjadikan Palestina sebagai prioritas utama dan pertama tentu menggembirakan. Harus diakui, dalam beberapa tahun ini masalah Palestina telah terabaikan, kalau tidak terlupakan. Penyebabnya antara lain lantaran para pemimpin Arab disibukkan dengan persoalan dalam negeri masing-masing. Terutama sejak muncul apa yang disebut sebagai al Rabi' al 'Araby atau the Arab Spring, yang tidak lain adalah revolusi rakyat Arab. Revolusi yang diharapkan bisa membawa rakyat pada kehidupan yang lebih baik, tetapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya.
Yaitu, perebutan kekuasaan dan konflik dalam negeri yang membuat ketidakstabilan politik dan keamanan. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikalis-ekstremis untuk semakin eksis. Apalagi, kondisi ini diperparah dengan intervensi kekuatan-kekuatan asing ke sejumlah negara Arab. Yang terjadi kemudian muncullah perpecahan di kalangan para pemimpin Arab sendiri, yang tergambar di beberapa KTT Liga Arab dalam beberapa tahun terakhir.
Kini, seperti yang tampak dalam KTT di Yordania pada Rabu lalu, para pemimpin Arab telah memperlihatkan semangat baru. Mereka sepakat untuk menghadapi berbagai persoalan secara bersama-sama. Pertama, intervensi kekuatan-kekuatan asing ke sejumlah negara Arab. Kedua, munculnya kelompok-kelompok radikalis-ekstremis serta teroris. Ketiga, sikap ekspansionis Zionis Israel yang menolak solusi dua negara. Keempat, menjadikan perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina sebagai prioritas utama dan pertama mereka.
Untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina, para pemimpin Arab sepakat, solusi dua negara merupakan pilihan paling adil. Apalagi, solusi ini juga telah didukung masyarakat internasional, termasuk PBB sendiri. Hanya AS, terutama sejak Trump jadi presiden, yang mendukung sikap ekspansionis Zionis Israel.
Kita yakin, persatuan para pemimpin Arab yang didukung masyarakat internasional akan bisa memaksa Pemerintah Israel menerima solusi dua negara. Apalagi, peluru untuk memaksa Israel kini pun semakin bertambah. Berdasarkan pada laporan Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat dari PBB (ESCWA) yang dirilis pada 15 Maret 2017 lalu, Israel telah terbukti menjalankan 'kejahatan apartheid' seperti di Afrika Selatan. Apartheid merupakan musuh masyarakat internasional. Dengan cap baru sebagai negara apartheid, jangan sampai Israel berani lagi meledek masyarakat internasional, termasuk para pemimpin Arab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
