Ahad 02 Apr 2017 14:33 WIB

Program Pembuatan Jamban Warga Miskin di Purbalingga Terkendala

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Nur Aini
Kabupaten Purbalingga
Foto: .
Kabupaten Purbalingga

REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Program Jambanisasi yang dicanangkan Pemkab Purbalingga belum sepenuhnya berjalan baik. Hal itu terungkap justru dari kegiatan Praktek Kerja Nyata Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKN-PKMD), yang dilakukan para mahasiswa dari Universitas Muhamadiyah Purwokerto (UMP).

Ketua PKN PKMD UMP, Abu Rohman saat memberikan laporan hasil PKN di Aula Balai Desa Kutawis Kecamatan Bukateja, Sabtu (4/1), menyebutkan ada berbagai permasalahan yang ditemuai mahasiswa PKN saat memantau pelaksanaan program jambanisasi di beberapa desa.

''Permasalahan yang muncul, antara lain karena tidak adanya lahan, tidak adanya biaya, belum adanya waktu dan belum adanya kesadaran swadaya masyarakat baik dari penerima bantuan maupun masyarakat sekitar,'' ujarnya.

Seperti yang terjadi di Desa Kedungbenda Kecamatan Bukateja, Abu menyebutkan, selama pelaksanaan PKN selama satu bulan di desa tersebut, dari target pembangunan jamban sebanyak 17 unit, hanya dapat direalisasikan 9 unit. ''Persoalannya itu tadi, antara lain karena tidak ada lahan dan tidak ada biaya,'' katanya.

Untuk itu, Abu merekomendasikan agar Pemkab Purbalingga bisa membantu masyarakat yang secara ekonomi sangat miskin. Hal ini karena sebagian besar rumah warga yang belum berjamban, umumnya rumah warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). ''Penghuni RTLH ini ada yang janda dan ada yang kepala keluarganya yang lumpuh. Mereka kebanyakan juga tidak mempunyai sumber air sendiri,'' tambahnya.

Kepala Desa Kutawis, Subandi, mengatakan Desa Kutawis sebenarnya sudah termasuk desa Open Defacation Free (ODF) atau desa yang tidak ada lagi warganya buang air besar sembarangan. ''Kurang lebih ada 90 persen warga Desa Kutawis yang telah berjamban. Hanya tingga 10 persen sisanya sedang dilakukan program jambanisasi,'' katanya.

Meski demikian dia mengaku, program jambanisasi terhadap 10 persen warganya ini masih menghadapi beberapa kendala. ''Mereka yang belum memiliki jamban, umumnya memang warga miskin. Sementara swadaya masyarakat dalam hal pembiayaan masih dirasa kurang. Demikian juga dalam hal swadaya tenaga, sering berbenturan dengan waktu yang tidak memungkinkan,'' katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement