REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menargetkan pembayaran uang pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tuntas April 2017. "Kita berharap April semua sudah selesai," kata Luhut Binsar Panjaitan usai menghadiri Musyawarah Nasional I Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (1/4).

Luhut mengatakan, kehadirannya di Lombok juga untuk menuntaskan penyelesaian pembayaran pemnebasan lahan KEK Mandalika yang hingga kini terus berproses. Bahkan, secara simbolis ada 10 orang yang menerima dana "kerohiman" dari pemerintah. "Kita mulai dari sekarang memberikan dana 'kerohiman' kepada 10 orang dulu, baru berikutnya," ujarnya. 

Menurut Luhut, dari total 109 hektare lahan yang belum dibebaskan, 80 persen sedang dalam proses administrasi untuk segera menerima pembayaran. "Semua sudah berproses, bahkan verifikasi sudah kita lakukan bersama gubernur, Danrem dan Kapolda. Kita harap April semua sudah selesai," tegas Luhut. 

Ia mengakui, persoalan pembebasan lahan di KEK Mandalika mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo untuk segera dituntaskan. Bahkan, kata dia, dirinya sudah menerima perintah Presiden untuk segera menuntaskan masalah uang "kerohiman" di lahan KEK Mandalika itu.

"Presiden sudah perintahkan segera selesaikan, bayar uang 'kerohiman". Harus ada peraturan, segera sidang kabinet terbatas, putuskan, jalan. Makanya, hari ini kita bayarkan. Terpenting uangnya diterima rakyat," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika