REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta akan menggelar satu-satunya debat resmi Pilkada putaran kedua DKI Jakarta pada 12 April mendatang. Dalam debat yang akan digelar di Bidakara ini, warga diberikan kesempatan untuk bertanya pada paslon.
Ketua Pokja Kampanye KPUD DKI Jakarta, Dahliah Umar, mengatakan masyarakat akan diundang bertanya langsung pada kedua paslon. Menurut dia, pada debat kali ini, KPUD menginginkan suasana baru. "Nanti ada segmen khusus dimana masyarakat bisa tanya langsung pada paslon," kata dia di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4).
Pada debat sebelumnya, pihak panelis mewakili masyarakat untuk bertanya. Namun, menurut Dahliah, adanya pertanyaan yang langsung dari masyarakat akan membuat debat lebih menarik. Hal ini karena masyarakatlah yang mengalami langsung permasalahan kehidupan.
Jumlah penanya yang diproyeksikan, menurut Dahliah sekitar empat orang. Empat orang itu berasal dari empat kelompok. Sedangkan jumlah pertanyaannya dua buah.
"Mereka boleh nanya satu pertanyaan untuk dua calon atau beda pertanyaan terkait visi dan misi serta program masing-masing paslon yang berbeda," ujar Dahliah.
Mengenai siapa saja yang mendapat kesempatan untuk bertanya, Dahliah mengatakan, KPUD akan melakukan seleksi melalui sebuah tim bentukannya. Tim itu akan menyeleksi orang-orang yang tidak memiliki afiliasi pada paslon manapun.
Tim khusus itu, menurut Dahliah, beranggotakan orang dengan independensi teruji. Lima anggota dari tim penyeleksi itu berasal dari KPU. Sementara anggota tim lainnya berisi berbagai ahli, sosiolog dan akademisi. "(Jumlahnya) ada pokoknya," kata Dahliah ketika ditanya mengenai jumlah anggota selain dari KPU.
Dia menjelaskan, mulai pekan depan, tim tersebut akan menyeleksi masyarakat. Nantinya, masyarakat yang terseleksi akan mendapatkan pengarahan terlebih dahulu mengenai bentuk. Menurut Dahliah, ini dilakukan agar pertanyaan tidak melebar ke aspek lain. Selain itu, agar sesuai dengan durasi.
Pertanyaan yang diajukan, tambah Dahliah, tidak boleh tendensius. Pertanyaan yang diajukan harus kritis mengenai permasalahan, visi misi dan program. "Boleh saja mengkritisi visi misi yang masuk akal atau tidak, dan paslon harus menjawab tanpa tersinggung," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
