REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin menilai bahwa agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Keduanya akan tetap berkaitan meski sering bersinggungan.
Kiai Ma'ruf menjelskan, tidak semua masyarakat mampu memahami agama secara baik. Hasilnya, pemahanan radikal yang disangkutpautkan dengan agama pun tak lepas dari kehidupan masyarakat saat ini. Hasilnya, pemahaman radikal ini kemudian menimbulkan masalah kebangsan.
"Tapi kalau pemahaman agama yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah justru bisa memberikan penguatan terhadap persoalan politik kebangsaan dan kenegaraan," kata Kiai Ma'ruf usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (30/3).
Persoalan politik sebenarnya bisa diimbangi dengan menerapkan pemahanan agama dengan solusi-solusi dari ilmu fiqih. Dengan penerapan ilmu tersebut, maka solusi persoalan negara bisa muncul.
Ilmu ini pernah dilakukan organisasi Islam Nahdatul Ulama (NU) ketika menyelesaikan persoalan Islam dan Pancasilan, atau masalah kebangsaan hubungan muslim dengan non muslim. Perbedaan ini bisa terselesaikan dengan landasan-landasan keagamaan.
"Sebenarnya antara politik dan agama ini saling menopang," kata Ma'ruf.