REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Eko Putro Sandjojo berharap agar Badan usaha milik Desa (Bumdes) bisa ditingkatkan. Terlebih anggaran dana desa yang nilainya tinggi akan banyak mengalir ke Bumdes.
"Bumdes ini harus terus dikembangkan karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa," kata Eko dalam dalam pengukuhan pengurus Himpunan Keluarga Maluku Utara (HIKMU) di kantor Kementerian PDT, Selasa (28/3).
Berbeda dengan koperasi yang tumbuh di desa, Bumdes akan bertanggung jawab untuk semua masyarakat yang ada di perdesaan tersebut. Sedangkan Koperasi hanya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ikut serta dalam keanggotaan.
Menurut Eko, Bumdes akan menjadi ujung tombak dalam penggunaan anggaran dana desa. Bumdes bisa membuat sejumlah program yang bisa meningkatkan perekonomian di desa tersebut.
Melalui anggaran dana desa, Bumdes bisa membuat program yang justru memberikan keuntungan berbalik dari dana yang dikeluarkan. Misalnya, dengan membuat jaringan air yang nantinya setiap masyarakat tinggal membayar air yang digunakan. Selain itu bisa dibuat juga warung atau tempat jual beli yang memberikan keutungan. Sehingga dana yang dikeluarkan justru kembali dalam jumlah lebih besar.
Dengan dana yang digulirkan, Bumdes kemudian bisa membuat program untuk memberi santunan kepada orang tua yang tdak memiliki pekerjaan. Bisa juga dana ini diberikan sebagai beasiswa pendidikan untuk masyrakat yang memang tidak mampu, tapi memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar.
Eko menjelaskan bahwa saat ini banyak Bumdes yang telah berkembang diluar perkiraan. Untuk menjaga agar Bumdes bisa berjalan sesuai program pemerintah, maka pemerintah berinisiasi untuk membentuk satu holding, dimana Bulog sebagai leading sektornya. Dan, ada empat bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri yang menjadi pemegang saham utama holding tersebut.
"Nanti kepemilikan ini bisa 51 persen pemerintah dan 49 persen oleh Bumdes yang dikelola masyarakat. Takutnya Bumdes ini nanti malah dibiayai oleh pihak swasta juga," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika