REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyediaan sanitasi yang baik merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat, serta bermanfaat ekonomi. Kegiatan bersanitasi dengan sarana toilet, perlu diterapkan baik di dalam rumah maupun saat menggunakan fasilitas publik.
Salah satu bentuk standar pelayanan masyarakat adalah penyediaan sanitasi yang baik, dan wajib dilakukan oleh pengelola fasilitas publik. Di lain sisi, pemerintah dan swasta bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana toilet publik yang baik, dan edukasi masyarakat untuk ramah lingkungan.
Dengan semangat yang sama untuk mendukung fasilitas publik yang baik, KLHK, Kemenpar dan Kemenhub, bersama Asosiasi Toilet Indonesia dan Green Building Council Indonesia bersepakat mewujudkan toilet umum yang nyaman, higienis dan ramah lingkungan.
Prioritas utama yang didorong oleh KLHK adalah standar toilet umum di pasar rakyat dan di kawasan konservasi. Toilet umum di pasar rakyat menjadi prioritas karena merupakan salah satu fasilitas publik yang paling banyak diakses oleh masyarakat perkotaan.
BPS dan Bappenas memperkirakan, pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di areal perkotan mencapai 150 juta penduduk, dengan perkiraan total penduduk hampir mencapai 270 juta jiwa.
Bagi obyek wisata yang berada di kawasan konservasi, penyediaan toilet umum yang ramah lingkungan mendukung kelestarian kawasan, sekaligus mendukung pencapaian target jumlah wisatawan dalam negeri dan mancanegara.
Statistik Kehutanan Tahun 2015 menunjukan pengunjung Taman Nasional dan Taman Wisata Alam telah mencapai 5,5 juta pengunjung.
Inisiasi mendukung toilet bersih tersebut, diwujudkan dengan penyelenggaraan Sayembara Desain Toilet Umum pada Kategori Pasar Rakyat dan Kawasan Konservasi.
Pemenang dipilih berdasarkan desain yang mempertimbangkan aspek-aspek ramah lingkungan dan kelestarian kawasan konservasi. Penjurian dilakukan pada 14 Maret 2017 di Green Building Council Indonesia (GBCI).
Sejumlah kategori yang diperlombakan yaitu kategori destinasi kawasan pegunungan, kategori destinasi kawasan pantai, kategori toilet apung, kategori kawasan konservasi alam, kategori pasar tradisional, dan kategori bandara UPBU.
Desain pemenang nantinya dapat diakses oleh pengelola fasilitas publik, baik swasta maupun pemerintah. Desain tersebut bisa digunakan untuk membangun dan/atau memperbaiki toilet umum di areal yang dikelolanya.
Toilet umum di pasar rakyat menjadi prioritas karena merupakan salah satu fasilitas publik yang paling banyak diakses oleh masyarakat perkotaan.
BPS dan Bappenas memperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di areal perkotan mencapai 150 juta penduduk dengan perkiraan total penduduk hampir mencapai 270 juta jiwa.
KLHK mendorong penyediaan sarana dan perubahan perilaku ramah lingkungan di fasilitas publik dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan melalui penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. 90 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-pos Fasilitas Publik dalam Rangka peningkatan Kualitas Lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
