REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pengamat Komunikasi dan Politik dari IAIN Mataram Kadri mengatakan penguatan hak politik bagi para pemilih penyandang disabilitas perlu terus didorong.

"Jangan kita hanya bicara bagaimana mereka bisa memilih," ujar dia dalam diskusi yang bertajuk "Penguatan Hak Politik Warga Tertinggal Ekonomi dan Penyandang Disabilitas" di Mataram, NTB, Kamis (23/3) malam.

Menurutnya, para penyandang disabilitas juga berhak mengetahui proses awal tahapan pemilihan kepala daerah mulai dari tentang sistem pemilu, siapa kandidat, dan sosialisasi serta kampanye. "Jangan sampai sudah disabilitas dalam fisik, kemudian disabilitas juga dalam pemahaman itu akibat kurangnya sosialisasi," lanjut dia.

Ia menilai, alat bantu bagi para pemilih disabilitas merupakan suatu keharusan dengan juga memberikan pemahaman tentang tata cara penggunaan alat bantu. Dengan begitu, para penyandang disabilitas bisa leluasa dalam menentukan sikapnya untuk memilih calon pemimpinnya. "Pemenuhan hak politik jangan sampai ada diskriminasi kepada mereka dan itu adalah dosa besar kalau terjadi," ucap dia.

Ia pernah melakukan riset mengenai konsep kepercayadiri para penyandang disabilitas. Menurutnya, orang terdekat seperti keluarga dan sahabat sangat berperan besar dalam membangun rasa percaya diri para penyandang disabilitas. "Pemangku kepentingan juga berperan besar dalam setiap kebijakan yang mampu meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas," paparnya.

Ia menilai, sejumlah pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Mataram masih belum maksimal dalam memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas. "Misalnya trotoar yang ada di Mataram, terkadang terhalang pohon dan PKL yang tidak ramah disabilitas," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika