REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ishomuddin diramalkan bakal kehilangan jabatannya. Saat ini, MUI masih mengadakan rapat tim membahas langkah dan sanksi apa yang akan diberikan kepada Ishomoddin.
Wakil Sekertaris Jendral MUI, Amirsyah Tambunan mengatakan, saat ini MUI masih berpatokan pada prosedur dan SOP yang berlaku untuk menindaklanjuti kepastian status Ishomuddin di pengurusan MUI. "MUI harus bicarakan dulu di rapat tim," ujar Amirsyah, pada Jumat (24/3).
Komisi Hukum MUI Anton Tabah Digdoyo mengatakan, pengajuan pemecatan terhadap Ahmad Ishomuddin dilakukan setelah dirinya mengirim pesan Whatsapp kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum MUI Pusat setelah sidang kasus penistaan agama, pada (21/3) malam.
Dalam pesannya, Anton menyatakan, dirinya akan keluar dari MUI jika Ishomuddin tidak dipecat. "Jika tidak dipecat dalam waktu satu bulan ke depan, saya resign dari MUI," ujar Anton, pada (23/3).
Di sisi lain, Ishomuddin menyatakan dengan mantap, siap untuk menerima risiko apapun, termasuk mempertaruhkan jabatannya. "Pecat ya pecat saja, emang jabatan segalanya buat saya?" tegas Ishomuddin, Jumat (24/3).
Terkait dengan klaim kebohongan gelar Ishomuddin, Wakil Sekertaris Jendral MUI, Amirsyah mengaku, terkejut dan tidak mengetahui hal tersebut. Padahal, Ishomuddin telah mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya.
Ishomuddin menjelaskan, saat di ditanya tentang pendidikan terakhir oleh Ketua Majelis Hakim, dia menjawab pendidikan formal terakhirnya adalah Pascasarjana Konsentrasi Syariah. Ishohuddin mengaku, belum bergelar Doktor. “Saya pernah kuliah hingga semester tiga di program S3 dan tinggal menyusun disertasi, namun sengaja tidak saya selesaikan,” ujar dia, Jumat (24/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
