REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat akan melakukan pengawasan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) di Jawa Barat.
Menurut Koordinator Pemantauan dan Pelaksanaan UN-USBN Ombudsman Jabar, Noer Adhe Purnama, Ombudsman RI Perwakilan Jabar akan meninjau langsung kesiapan sejumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK 2017 ini. Yakni, di tingkat sekolah menengah Kejuruan negeri (SMKN), sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah menengah atas swasta di kabupaten/kota di Jabar.
"Kami akan mengecek kesiapan, pertama dari pengadaan sarana-prasarana, sampai antisipasinya bagaimana serta memantau jika ada kendala-kendala lainnya," ujar Adhe kepada wartawan, Kamis (23/3).
Menurut Adhe, pemantauan ke sejumlah sekolah yang melaksanakan UNBK tersebut harus dilakukan untuk mengecek kesiapan sekolah. Karena, ada beberapa sekolah di Jabar baru melaksanakan UNBK pada tahun ini.
Kemudian, kata dia, semua siswa yang baru akan melakukan UNBK harus dilihat juga kesiapannya, apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada siswanya atau belum.
"Itu kami pantau. Selain itu kami mengecek kesiapan tim Proktor di sekolah," katanya.
Pemantauan langsung ke sekolah ini, kata dia, dilakukan seperti tahun sebelumnya. Apalagi, sekarang ada sistem yang berbeda tidak hanya ujian nasional tapi ada USBN. Adhe berharap, semua sekolah yang baru akan melaksanakan UNBK terus melakukan sosialisasi, agar siswa tidak merasa canggung dalam pengisian data ke komputer.
Selain itu, Ia mengimbau kepada seluruh sekolah agar tidak menggunakan alasan pelaksanaan UNBK untuk melakukan pungutan kepada siswa, seperti sumbangan untuk membeli komputer. Hal ini, selalu diingatkan kepada pihak sekolah yang mengikuti UNBK, agar jangan sampai target ini menjadi satu hal yang memberatkan sekolah. Misalnya, untuk pengadaan sarana-prasarana.
"Jadi, kalau misalnya ada yang kekurangan komputer lalu meminta sumbangan kepada orang tua untuk pengadaan komputer, itu akan kami tindak," katanya.
Saat ini, kata dia, ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang menjadi fokus pengawasan. Di antaranya, di Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Kuningan.
"Kami terjunkan 10 orang tim kami karena keterbatasan sumber daya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
