REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin menegaskan pihaknya tetap solid dan kompak terutama menghadapi isu nasional soal Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (KTP-el. Menurutnya, seluruh kader Golkar menganggap ketua umum mereka, Setya Novanto tidak terlihat kasus korupsi proyek pengadaan KTP el tersebut.

"Kami yakin dan percaya Pak Novanto tidak terkait. Sehingga rapat konsultasi nasional kompak menyuarakan akan membela sepenuhnya Pak Novanto," ungkap Wakil Ketua MPR RI, Kamis (23/3).

Selain itu, Novanto selaku ketua umum menyatakan akan tegas kepada kader-kader bila ada yang nakal akan diberi sanksi. Maka dengan demikian, kata Mahyudin, tidak ada isu Munaslub. Dia beralasan, hal itu tidak gampang, karena penyelenggaraan Munaslub itu harus memenuhi dua unsur.

Pertama, kata dia, harus ada sebab seperti ketua umum berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak bisa melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, harus ada syarat.

"Syaratnya harus diminta oleh pengurus dibawah minima 2/3. Jadi Isu Munaslub itu jauh dan hanya orang-orang gila saja yang menginginkan hal itu," tambahnya.

Hal itu berkaca pada kejadian masa lalu di Partai Golkar saat kepemimpinan Akbar Tanjung. Saat itu, Akbar Tanjung banhkan sampai tersangka, sempat terdakwa bahkan terpidana sampai masuk penjara, tapi Golkar tidak melaksanakan Munaslub.

"Apalagi Novanto, dalam kasus KTP el ini masih jauh, jadi saksi saja belum," tutup Mahyudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika