REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pemerintah mendorong implementasi Mobile Positioning Data (MPD) untuk mengembangkan pariwisata di perbatasan atau cross border tourism. Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan kawasan perbatasan berpeluang tinggi meningkatkan pendapatan nasional.
"Kementerian Desa memberikan Rp 60 triliun untuk masyarakat, khususnya daerah perbatasan. Imbasnya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) pasti sangat besar. Pergerakan orang (people movement) untuk wisata di sini perlu dihitung dengan MPD juga survei," katanya dijumpai Republika.co.id dalam Workshop The Use of Mobile Positioning Data for Tourism Statistics di Nusa Dua, Bali, Kamis (23/3).
Sebanyak 70 persen turis saat ini sudah menggunakan media digital untuk search, share, booking, dan payment. Ketika pelanggan sudah menerapkan gaya hidup digital, kata Arief maka itu perlu diukur.
Kementerian Pariwisata mencatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah perbatasan Indonesia pada 2016 sekitar 2,75 juta orang. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi tiga juta wisatawan tahun ini.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan pariwisata di Indonesia tumbuh positif dari tahun ke tahun. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) meningkat 10,6 persen atau 11,20 juta orang pada 2016 dibandingkan setahun sebelumnya.
"Saya percaya setelah melihat angka ini bahwa pariwisata menjadi sektor penting yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat," katanya.
BPS selama ini memperoleh data aktif tentang jumlah wisman dari Direktorat Jenderal Imigrasi, menyangkut bandar udara (bandara) utama di Indonesia. Sumber lainnya, kata Suhariyanto adalah survei lintas batas untuk memperoleh data wisatawan di perbatasan.
Untuk memperoleh data akurat dan coverage wisatawan di Indonesia, BPS meningkatkan metodologi penghitungan berbasis MPD. Suhariyanto mengatakan sistem ini dibantu Kementerian Pariwisata dan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia.
"MPD saat ini digunakan di 19 kabupaten yang belum memiliki imigrasi check point. Ketiadaan imigrasi checkpoint di satu daerah mempersulit pemantauan kedatangan wisatawan di sana," katanya.
Penggunaan MPD dalam statistik pariwisata sejalan dengan rekomendasi PBB yang berkaitan dengan revolusi data dalam UN Advisory Group Report, yaitu Dunia yang Menghitung. MPD mampu mendeteksi kecepatan produksi data, penyebaran data dari teknologi data, seperti telepon seluler dan internet of things.
MPD dianggap sebagai sumber data komunikasi terbaik untuk menghitung mobilisasi turis di planet ini. Direktur Program Tren Pemasaran Pariwisata di Organisasi Pariwisata Dunia (WTO), John Kester mengatakan pariwisata Indonesia lebih maju jika mengimplementasikan MPD secara optimal.
"Beberapa pergerakan wisatawan di Indonesia ada di daerah perbatasan, namun kadang itu tak dapat diukur," katanya.
Oleh sebabnya, kata Kester Indonesia perlu merevisi dan memperbaharui metode pengukuran datanya. Metode yang selama ini belum bagus perlu dievaluasi sehingga semuanya terkoneksi satu sama lain dengan big data.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
