REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hasil survei nasional Indo Barometer terkait evaluasi dua setengah tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kepuasan dari mayoritas publik terhadap kinerja Presiden. Indo Barometer memaparkan hasil survei terbarunya, Rabu (22/3). “Mayoritas publik puas terhadap kinerja Presiden Jokowi," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari.
Survei Indo Barometer dilakukan di 34 Provinsi pada tanggal 4-14 Maret 2017. Jumlah responden dari survei kali ini sebanyak 1.200 orang dengan margin error sebesar kurang lebih 3,0 persen.
Menurut Qodari, sebanyak 66,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Sedangkan 32 persen menyatakan tidak puas dan 1,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik sebesar 69,2 persen, publik yang merasa tidak yakin sebesar 27,0 persen, dan yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 3,7 persen.
Dia mengatakan, berdasarkan pertanyaan yang dilontarkan, mayoritas responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi menyatakan, akan kembali memilih Jokowi dalam Pilpres 2019. Sementara yang tidak puas menyatakan memilih Prabowo Subianto. “Mayoritas publik atau 82 persen menyatakan bahwa negara sedang bergerak ke arah yang benar, sebanyak 5,2 persen masih berpendapat bergerak ke arah yang salah, dan 12,8 persen tidak tahu atau tidak jawab," paparnya.
Adapun, keberhasilan pemerintahan Jokowi menurut publik antara lain program pembangunan yang meningkat, pelayanan pendidikan lebih baik, program kartu Indonesia sehat, dan infrastruktur jalan lebih baik. Kestabilan harga di daerah terpencil, kebijakan tol laut, pemberantasan korupsi, eksekusi mati pengedar narkoba, hubungan dengan Arab Saudi juga menjadi faktor responden menilai Jokowi membawa Indonesia ke arah lebih baik.
Sedangkan, kegagalan pemerintahan Jokowi menurut publik antara lain dinilai sebagai ‘pemimpin boneka’, harga kebutuhan pokok belum stabil, pelayanan kesehatan buruk, dan perekonomian rakyat terlalu pro-Cina. Terkait stabilitas politik, keterbatasan lapangan pekerjaan, penegakan hukum tidak netral, kasus SARA, dan kualitas pendidikan, juga di antara yang menjadi faktor kegagalan pemerintahan Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika