REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera DPP Golkar, Nusron Wahid menyampaikan Partai Golkar tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) setelah banyaknya kader partai yang disebut dalam perkara dugaan korupsi KTP-el (elektronik KTP). 

"Tidak ada Munaslub di dalam internal Partai Golkar. Semua lagi konsentrasi menghadapi Pilkada 2018 dan menyongsong kemenangan Pileg dan Pilpres tahun 2019. Bahasanya menyongsong kemenangan. Tidak ada istilah itu," kata Nusron di ruangan pers Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3). 

Terkait adanya nama Setya Novanto yang disebut dalam kasus dugaan korupsi KTP-el ini, Nusron menyampaikan akan menggunakan asas praduga tak bersalah. Sebab hingga kini Setnov pun juga belum dijadikan sebagai tersangka.

"Soal kasus hukum Pak Setnov, ya kita kembalikan ke asas praduga tidak bersalah. Kan enggak ada pengumuman apa-apa dari KPK. Memang ada pengumuman tersangka? Kan enggak ada juga. Ngapain kita bahas. Orang baru diduga," jelas dia.

Seperti diketahui, salah satu nama tokoh besar yang disebut dalam kasus dugaan korupsi KTP-el adalah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika