REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior pusat penelitian politik LIPI, Siti Zuhro, menilai, demokrasi di Indonesia saat ini justru semakin mundur. Terbukti dengan masih adanya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.
“Saya khawatir kalau demokrasi kita seperti ini terus, pada saatnya kita akan sama-sama mengatakan cukup sudah demokrasi. Kenapa? Enggak ada gunanya kok, rusuh, gaduh, aksi-aksi, SARA lagi, Bhinneka Tunggal Ika diturunkan. Itu menurut saya Indonesia mundur,” kata Siti dalam diskusi Evaluasi Hasil Pilkada DKI Jakarta Putaran I, Sara, Isu, atau Fakta? di Jakarta, Jumat (17/3).
Siti menilai, Indonesia seharusnya lebih matang dalam hal berdemokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan saling menghormati dan menghargai suku, agama, dan etnis lain. Masalah atau isu SARA ini pun, kata dia, seharusnya tak lagi muncul dalam penyelenggaraan pilkada.
“Lah ini yang menggoreng siapa? Siapa yang memulai, siapa yang menanggapi gorengan itu. Kalau itu dari elite kita sampaikan, elite sudah melakukan kesalahan. Masyarakat cuma menanggapi membabi buta akhirnya,” ujarnya.
Menurut dia, masalah SARA harus dihindari karena merupakan bahaya laten dan akan berdampak pada kesatuan bangsa ketika isu SARA menjadi komoditas politik bagi para calon pemimpin daerah.
Konflik SARA ini, kata dia, pada umumnya terjadi lantaran adanya ketimpangan baik sosial dan ekonomi yang tinggi antara penduduk asli dengan pendatang ataupun antara mayoritas dengan minoritas.
Di Indonesia, kata Siti, nilai demokrasi masih kurang dihayati secara utuh. Para calon lebih mengutamakan berbagai cara untuk meraih kemenangan. Karena itu, kata dia, isu SARA ini tidak menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya.
"Lah ini yang tidak boleh terjadi di daerah-daerah lain, lesson learned yang buruk yang tidak boleh di-copy paste,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika