REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Pola penanganan terorisme di Indonesia kembali mendapat apresiasi internasional. Kali ini, Counter Terrorism Uni Eropa ingin mendalami pola penanganan terorisme yang dinilai juga efektif bisa diterapkan di Eropa. Karena itu penguatan sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia, dan Counter Terrorisme Uni Eropa harus terus ditingkatkan.
"Mereka mengungkapkan apresiasinya atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Mereka memuji langkah positif dengan menggabungkan upaya pencegahan dan penindakan, dan penanganan FTF (Foreign Terrorist Fighter-Red). Mereka juga ingin bersinergi lebih kuat lagi dan mengadopsi cara Indonesia untuk diterapkan di Eropa,” kata Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius pada pertemuan delegasi BNPT dengan delegasi Counter Terrorisme Uni Eropa yang dipimpin Koordinator Counter Terrorisme Uni Eropa, Gilles de Kerchove di markas besar Uni Eropa, Brussel, Belgia, dalam siaran persnya, Kamis (16/3).
Suhardi menjelaskan bahwa terorisme adalah masalah global dan membutuhkan upaya maksimal dan serius untuk menanggulanginya. Menurutnya, tak satu pun negara bisa kebal dari ancaman terorisme. Karena itu selain memperkuat sinergi di dalam negeri, BNPT juga terus menggalang kekuatan internasional dalam memerangi terorisme.
Dalam paparannya, Suhardi mengungkapkan langkah BNPT yang menggandeng 27 kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi dalam menjalankan kebijakan nasional, strategi, dan pelaksanaan penanggulangan terorisme. Tidak ketinggalan, lulusan Akpol 1985 ini juga menerangkan peran signifikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti NU dan Muhammadiyah dalam membantu BNPT menjalankan program deradikalisasi.
"Kami jelaskan tentang latar belakang terorisme di Indonesia, serta upaya-upaya ISIS menarik pengikutnya, terutama dengan menggunakan medsos. Juga proses penanganan aksi terorisme di Indonesia sejak tahun 2000-2016, juga penggunan medsos sebagai alat rekrutmen.untuk menjalankan sinergi dalam penanggulangan terorisme," terang Suhardi Alius.
Terkait FTF, ia menyebutkan Indonesia sudah lama mengenal FTF sejak era Alqaidah. Tapi sekarang alasan menjadi FTF itu tidak hanya sekadar ideologi saja, tapi juga iming-iming kesejahteraan. Itu terbukti dengan keberangkatan WNI ke Suriah dengan membawa seluruh keluarganya karena diiming-imingi penghasilan yang besar.
"BNPT menggabungkan kombinasi penanganan terorisme dengan pencegahan dan penindakan. Untuk pencegahan di dalamnya ada deradikalisasi dan kontraradikalisasi, sedangkan penindakan sesuai hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Komjen Suhardi Alius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika