REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dinilai belum serius mengelola kawasan Danau Toba meskipun sudah dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Anggota DPRD Sumut Richard Pandapotan Sidabutar di Medan, Kamis (16/5) mengatakan indikasi ketidakseriusan itu dapat terlihat dari minimnya pengalokasian anggaran untuk pengembangan kawasan Danau Toba.
Perhatian tersebut, katanya, sangat berbeda dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat dalam pengembangan kawasan wisata Cileteuh di Sukabumi. Pihaknya merasa kagum dengan keseriusan Pemprov Jawa Barat dalam pengembangan potensi wisata tersebut sehingga mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 600 miliar.
Sedangkan untuk pengembangan Danau Toba, Pemprov Sumut hanya mengalokasikan anggaran Rp 1,2 miliar sebagaimana paparan Dinas Pariwisata kepada Komisi B DPRD Sumut. Pemprov Jawa Barat mengalokasi anggaran hingga Rp 600 miliar meski kawasan Cileteuh hanya mencakup lima kecamatan. Sedangkan kawasan Danau Toba mencakup tujuh kabupaten.
"Ini membuktikan komitmen Pemprov Sumut terhadap kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah pusat masih rendah. Padahal pusat sudah menjadikan Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional," katanya.
Ia mengatakan untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai salah satu geopark dibutuhkan pengakuan atas fungsi konservasi, edukasi, dan keanekaragaman hayati.
Namun Pemprov Sumut hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar untuk sosialisasi dan operasional Badan Pengelola Geopark Toba.
"Dari anggaran itu kita lihat belum ada keseriusan. Cileteuh saja yang tidak masuk dalam 10 destinasi pariwisata nasional, anggarannya lebih besar," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku khawatir Danau Toba tinggal hanya nama besar saja jika tidak didukung dengan komitmen dari Pemprov Sumut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
